Sabtu, 28 November 2009

semoga damai itu MELUAS terus donk ...

Minggu, 06/12/2009 19:21 WIB
Bibit: Pertemuan Hanya Pemberitahuan Keppres Sudah Ditandatangani
Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Bibit Samad Rianto kini siap kembali ke KPK. Pertemuan dengan Presiden SBY memberi kepastian bila Keppres pengaktifannya sudah ditandatangani.

"Hanya diberi tahu saja kalau sudah (ditandatangani)," kata Bibit melalui telepon, Minggu (6/12/2009).

Pertemuan itu juga dihadiri Chandra M Hamzah. Namun Bibit mengaku, meski sudah ada pemberitahuan dia masih cuti.

"Saya masih minta izin istirahat," imbuhnya.

Rencananya baru pada Rabu 9 Desember dia berencana untuk masuk kerja. "Ya mudah-mudahan kita ke kantor, kerja," imbuhnya.

Pada siang tadi, SBY memanggil Bibit dan Chandra. Pertemuan digelar di Wisma Negara. Isi pertemuan membahas mengenai perihal penandatanganan Keppres yang berarti pengaktifan kembali keduanya. (ndr/nwk)


Selasa, 01/12/2009 04:30 WIB
Langkah Kejaksaan Hentikan Kasus Bibit-Chandra Sudah Tepat
Reza Yunanto - detikNews

Jakarta - Kejaksaan akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Langkah ini dinilai sudah tepat.

"Saya menilai langkah Kejagung adalah tindakan hukum yang sudah tepat," kata anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Jamil kepada detikcom, Senin (30/11/2009).

Nasir meyakini langkah Kejaksaan menghentikan kasus Bibit dan Chandra ini selain memperhatikan faktor yuridis yakni tidak adanya bukti yang cukup untuk meneruskan kasus ini, juga memperhatikan faktor sosiologis dimana tuntutan masyarakat untuk menhentikan kasus ini sangat kuat.

"Secara impilisit Kejagung sebenarnya memberikan isyarat bahwa sulit untuk membuktikan Bibit-Chandra menerima aliran dana dari Anggoro," imbuhnya.

Namun, politisi PKS ini menyayangkan pengumuman SKPP kasus Bibit-Chandra tidak dilakukan langsung oleh Jaksa Agung, namun harus Jampidsus Marwan Effendy.

"Nggak salah sih, cuma publik kan bertanya-tanya, kok, bukan Jaksa Agung yang menyampaikan langsung? Jangan-jangan Jaksa Agung nggak setuju dengan SKPP tersebut?" kritik Nasir.

Dalam konferensi pers Senin (30/11) malam, Jampidsus Marwan Effendy menyampaikan kepastian penghentian kasus Bibit-Chandra. "Perkara tersebut dihentikan demi hukum karena tidak layak untuk diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," terang Marwan saat itu.

(Rez/irw)


Minggu, 29/11/2009 06:55 WIB
Surat tentang Go to Hell, Pak Presiden
AS Laksana - detikNews

AS Laksana Jakarta - Pak Presiden:
Saya merasa sangat mendesak untuk menulis surat ini kepada anda. Iklan “Go to Hell Pemfitnah SBY” yang dimuat di harian Pos Kota, Sabtu, 28 November, atau sehari setelah kita merayakan hari raya Kurban, telah membuat saya takjub dan sedih sekali.

Iklan itu jelas memosisikan diri sebagai pendukung Anda. Ia memajang foto anda, menyatakan “SBY Harapan Baru”, dan menyerukan doa yang mengancam: “Semoga sumber fitnah di bumi ini go to hell, amin.”

Saya bisa menduga bahwa Anda pasti akan mengatakan tak tahu-menahu tentang iklan ini dan saya tidak ingin membuat spekulasi apa pun tentangnya. Hanya saja saya harus mengingatkan Anda bahwa iklan ini telah melibat-libatkan Anda dalam sebuah komunikasi politik yang buruk dan menyiratkan ancaman.

Saya berharap, siapa pun pemasangnya, mereka sudi mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa berkembang dalam masyarakat kita berkat pemasangan iklan macam begituan.

Di samping itu, Pak Presiden, kepada Anda saya menyarankan agar lain kali lebih berhati-hati membuat pernyataan. Anda kepala negara yang bertanggung jawab atas keberesan pemerintahan dan keutuhan negeri ini. Iklan semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat. Itu yang bagi saya mengerikan.

Berkenaan dengan hal ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda: Apakah iklan tersebut kira-kira merupakan respons atas pernyataan Anda beberapa waktu lalu tentang fitnah kepada Anda dan keluarga Anda?

Saya pribadi merasa bahwa pernyataan Anda tentang fitnah kepada Anda sekeluarga itu tidaklah tepat dan terasa berlebihan. Padahal masalahnya adalah rakyat ingin secepatnya melihat Anda bicara dan bersikap.

Dan sikap diam Anda, yang dianggap kelamaan, telah memunculkan berbagai dugaan di tengah ketidaksabaran masyarakat kepada Anda. Saya kira itu hal yang wajar; tidak ada fitnah di sini. Setidaknya, upaya publik untuk mencari tahu segala yang gelap di balik proses hukum yang kocar-kacir adalah hal yang terlalu jauh untuk dibilang fitnah.

Jika setiap bentuk ketidakpuasan terhadap performa pemerintah dianggap sebagai fitnah dan diserukan “go to hell” oleh pendukung Anda, saya yakin tugas Anda akan semakin berat untuk memimpin negeri ini menjadi dewasa dan lebih bisa menghargai perbedaan suara.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah tulisan di dinding facebook yang menyatakan bahwa Anda terlalu banyak curhat akan dimasukkan ke dalam golongan pemfitnah? Beberapa waktu lalu ada teman saya yang menuliskan hal itu di dinding facebook-nya.

Pak Presiden, anda mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk memimpin lagi negeri ini dalam lima tahun ke depan. Jika kepemimpinan Anda baik di mata mereka, Anda akan didukung.

Jika Anda menunjukkan performa yang mengecewakan, Anda akan dikritik, dan bukan difitnah. Jika Anda berpihak kepada orang-orang melarat, rakyat akan berdiri di belakang Anda dan melindungi pemerintahan Anda. Senormal itulah semuanya berjalan.

Tentang pendapat bahwa anda suka “curhat”, saya kira itu pendapat yang melihat Anda terlalu sensitif dan cenderung membawa setiap urusan ke wilayah personal. Saya paham bahwa masyarakat kita cenderung bersimpati pada politisi yang menyandang citra teraniaya.

Dulu Ibu Mega mendapatkan dukungan besar karena citra diri yang teraniaya semasa pemerintahan Pak Harto. Dan Anda sendiri mendapatkan keuntungan besar karena citra diri teraniaya pada masa akhir pemerintahan Ibu Mega.

Jika sekarang anda menggunakan teknik curhat untuk menarik simpati di tengah sorotan miring terhadap anda belakangan ini, itu hak Anda dan saya hanya bisa menyarankan bahwa sebaiknya itu dihentikan. Anda akan terkesan cengeng karena itu dan curhat tentang fitnah kali ini telah melahirkan luapan emosi pendukung Anda yang membikin kita miris.

Terus terang saya sedih, Pak Presiden, atas munculnya dukungan yang seperti itu kepada Anda. Karena itu lain kali Anda harus berhati-hati membuat pernyataan agar tidak memunculkan bentuk-bentuk simpati yang berpotensi memecah belah rakyat.

Atau lebih baik Anda bersungguh-sungguh saja, seperti janji Anda, untuk memberantas koruptor dan mafia hukum. Jika ada hal-hal yang membuat Anda ragu dalam mewujudkan janji ini, ada baiknya Anda ingat bahwa Jean-Jacques Rousseau, dalam bukunya Du Contract Social, menyatakan: “La loi c’est l’expression de la Volonte Generale”—bahwa hukum adalah perwujudan kehendak bersama. Jadi, tegaknya hukum adalah tegaknya kehendak bersama. Saya akhiri surat ini, Pak Presiden.

Salam hangat dari saya,
AS Laksana *) AS Laksana, penulis dan cerpenis tinggal di Jakarta (nwk/asy)

Cheap Gossip, but VERY EXPENSIVE one

Tiger in good condition
Health Central Hospital spokeswoman Susan Jackson issues a statement on the condition of Tiger Woods after the PGA star's one-vehicle accident near his Florida home.
Video feedbackVideo settings
TWO days after a lurid story broke about Tiger Woods having an affair with a New York nightclub hostess, the golfing superstar was found by police lying on his back outside his Florida mansion, incoherent and bleeding - with his distressed wife standing over him with a golf club in her hands.

Woods' car was also in bad shape: it had apparently hit a fire hydrant before crashing into a tree in a neighbour's yard at 2.25am on Friday.

Elin Nordegren reportedly told police her husband had crashed after pulling out of the circular driveway, and she had been in the house when she heard the accident.

She said she had used the golf club to smash the back window to help get her husband out of the car.

Windermere police chief Daniel Saylor said the front windows of the Cadillac SUV were not broken and ''the door was probably locked''.

Mr Saylor said: ''She supposedly got him out and laid him on the ground. He was in and out of consciousness when my guys got there.''

Mr Saylor said Highway Patrol officers found Ms Nordegren ''frantic, upset'' and that Woods ''was mumbling but didn't say anything coherent''.

He said Woods had cuts to his upper and lower lips, and blood in his mouth. He was given first aid by police until an ambulance arrived, then treated at a local hospital and released in ''good condition''.

Some news agencies are speculating that Ms Nordegren had been arguing with her husband over the reported affair with New York hostess Rachel Uchitel, who was in Melbourne while Woods competed in the Australian Masters.

Ms Uchitel has denied an affair.

Celebrity news website TMZ claims that Woods told ''a non-law-enforcement type'' that Ms Nordegren scratched his face during an argument over the affair and that when he fled the mansion she followed him with the golf club. The report claims that as Woods drove off, his wife struck the vehicle and he became distracted and crashed.

29/11/2009 - 01:10
Berantem dengan Istri, Tiger Woods Tabrakan Mobil Mewah


(yahoosports.com)
INILAH.COM, Windemere – Pegolf nomor satu dunia, Tiger Woods pingsan enam menit dan wajahnya terluka setelah mobilnya menabrak hidran air, usai bertengkar dengan istrinya, pukul 2 pagi.

Pegolf berdarah Thailand Amerika ini harus ditarik keluar dari mobilnya oleh istrinya, model asal Swedia, Elin Nordegren, setelah mobilnya menabrak hidran dan pohon di dekat rumah mereka di Florida.

Elin, 29 tahun, mendengar kecelakaan dan buru-buru keluar setelah mobil Tiger Woods menabrak, dan Elin memanggil polisi untuk meminta bantuan.

Tiger Woods, olahragawan paling berpenghasilan paling tinggi ini pingsan dan Elin mulai panic sesaat polisi datang. Polisi member pertolongan pertama hingag dia dibawa ke rumah sakit, 10 menit kemudian.

Tiger Woods, terluka di bibir dan mulutnya berdarah-darah, sumber The Sun menyebutkan, Tiger dan Elin sempat bertengkar sebelum kejadian tersebut, kabarnya, Tiger Woods kedapatan selingkuh dengan Rachel Uchitel, pelayan di rumah mereka saat menggelar pesta.

Rachel disebutkan telah mengikuti Tiger ke seantero dunia, dia juga terekam kamera satu hotel dengan Tigers dimana dia tampil di Australia Open namun pengacara Tiger membantah hal itu.

Ketika kecelakaan, Tiger tidak mengenakan sabuk pengaman, dan mobilnya, Cadillac Escalade SUV, melintir ke jalan, dekat rumahnya yang seharga 15 juta pound.

Usai 12 jam dirawat, Tiger akhirnya diperbolehkan keluar dari Health Central Hospital di Ocoee, dan pihak kepolisian menyebutkan, Tiger tidak mengkonsumsi alcohol. Namun, Tiger bisa dikenai sanksi karena mengemudikan mobil tanpa mengenakan sabuk pengaman.[had]

Rabu, 25 November 2009

DAMAI itu TIDAK MUDAH meluas

Kamis, 26/11/2009 15:02 WIB
Kejagung Pastikan Keluarkan SKPP untut Bibit dan Chandra
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Jampidsus Marwan Effendi kembali memastikan bahwa Kejaksaan akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap kasus Bibit dan Chandra.

"Kan sudah kita kasih statemen di mana-mana bahwa SKPP itu segera akan kita proses apabila diserahkan tahap keduanya (tersangka dan barang bukti). Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, akan dihentikan," kata Marwan di sela-sela rapat kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2009) .

Menurut Marwan, sikap tegas Kejaksaan Agung tersebut merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden SBY pada 23 November lalu.

"Karena kita memaklumi imbauan dari Presiden, kasus ini akan dihentikan. Artinya, Presiden SBY mengimbau itu dengan penuh kearifan, karena sudah membaca suasana kebatinan, Jaksa Agung lebih arif to," paparnya.

Saat ini Kejaksaan Agung sedang memproses SKPP sesuai dengan aturan main yang ada. Sebab, untuk menerbitkan SKPP tidak bisa tiba-tiba tetapi harus melalui tahapan dan proses.

"Mungkin soal bolak-balik berkas, kalau JPU bisa membuat secepatnya pendapat hukumnya, semakin cepat. Begitu diajukan ke Kajari, Kajari yang akan memberikan petunjuk," pungkasnya.

Pada Rabu kemarin, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, SKPP akan dikeluarkan jika jaksa peneliti berkas menyatakan bahwa kasus tidak layak dilakukan penuntutan. Namun jika layak, kasus akan diserahkan pada Jaksa Agung untuk dideponir.

(yid/nrl)


"Bibit & Chandra Tak Otomatis Kembali ke KPK"
Putusan MK ini juga tidak membuat status tersangka Bibit dan Chandra hilang
KAMIS, 26 NOVEMBER 2009, 06:52 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih

Pimpinan KPK Chandra M Hamzah & Bibit Samad Riyanto ke Mabes Polri (Antara/ Widodo S Jusuf)
BERITA KORUPSI TERKAIT
Jaksa Agung & Menteri Patrialis Temui DPR
Tiga Jurus Hadapi Mafia Hukum Ala YLBHI
Susno: Jangankan Kasus, Handuk pun Diserahkan
Susno: Memangnya Kabareskrim Milik Pribadi
"Penyadapan KPK Sudah Efektif"
Web Tools

VIVAnews - Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana, mengatakan Istana menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan permohonan uji materiil UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Dengan putusan itu, pimpinan KPK yang berstatus terdakwa, tidak bisa diberhentikan tetap sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun Denny mengatakan putusan MK ini tidak berlaku surut. "Sehingga Antasari Azhar tidak bisa aktif lagi berdasarkan putusan MK hari ini," ujar Denny dalam pesan pendek yang diterima VIVAnews, Rabu, 25 November 2009.

Putusan MK ini, menurut Denny, juga tidak membuat status tersangka Bibit dan Chandra hilang secara otomatis. Chandra dan Bibit ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan.

"Tanpa ada penghentian perkaranya, dan pencabutan status tersangkanya oleh Kepolisian dan Kejaksaan," kata Denny.

Kejaksaan yang menangani berkas Bibit-Chandra terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan masih fokus untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Untuk menerbitkan surat ini, kejaksaan harus melengkapi berkas keduanya, atau P21.

"Jadi, Bibit dan Chandra tidak secara otomatis menjabat lagi sebagai pimpinan KPK berdasarkan putusan MK."

Juru bicara KPK Johan Budi SP menambahkan jika Chandra dan Bibit kembali, dua pelaksana tugas pimpinan KPK harus mundur. "Yakni Mas Ahmad Santosa dan Waluyo," kata dia. "Saya yakin mereka akan berlapang dada."

• VIVAnews
Keppres Tiket Bibit & Chandra Kembali ke KPK
Kamis, 26 November 2009 - 07:02 wib

Taufik Hidayat - Okezone

JAKARTA - Dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah bisa kembali ngantor di KPK, dengan syarat penonaktifan keduanya dicabut melalui turunnya Keputusan Presiden (Keppres).

Sebagaimana diketahui, Rabu kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan keduanya atas Undang-Undang Pasal 32 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pimpinan KPK akan diberhentikan secara permanen setelah menjadi terdakwa.

Taufik Basari salah seorang Kuasa hukum Bibit dan Chandra mengatakan, penonaktifan kliennya harus didahului oleh turunnya penghentian perkara oleh Kejaksaan. Mekanisme berikutnya adalah Keppres untuk menggugurkan Perppu Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK.

"Tetap membutuhkan proses administrasi. Kembalinya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah membutuhkan Keppres," katanya kepada okezone melalui telepon, Kamis (26/11/2009)

Bagaimana dengan tiga Plt pemimpin KPK? Menurut Taufik, ketiga PLT KPK yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santosa, dan Waluyo hanya bertugas mengisi kekosongan kursi pimpinan. Mekanisme pergantian kursi pimpinan KPK, lanjut Taufik, akan diatur berdasarkan Keppres.

"Kalau status Bibit-Chandra tidak menjadi terdakwa atau dihentikan perkaranya, mereka (Plt KPK) berhenti," katanya (ded)

Selasa, 24 November 2009

pengecut, KALO PEMBRANI AMA ISTRI DONK

Pelacur: Stamina Berlusconi di Atas Ranjang Luar Biasa
Rabu, 25 November 2009 | 09:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Patrizia D'Addario, pelacur tidur dengan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi pada November silam, mengatakan bahwa pria yang sudah berusia 73 tahun itu memiliki stamina bermain seks yang sangat kuat.

Sebelumnya D'Addario, pelacur kelas atas yang menjadi pusat skandal seks si perdana menteri itu, tidak pernah mengaku terus terang ia berhubungan seks dengan Berlusconi. Ia hanya mengatakan "tidur seranjang" saja.

Baru dalam buku yang isinya pengalaman hidupnya dari seorang artis hingga menjadi pelacur yang diberi judul "Gradisca, Presidente", D'Addario mengakui ia berhubungan seks dengan Berlusconi.

Saat berhubungan seks itu, D'Addario takjub dengan stamina Berlusconi. "Saya jauh lebih muda darinya dan, dan saya boleh bilang saya sangat berpengalaman (dalam seks)," kata pelacur kelas atas berusia 42 tahun itu. "Pada satu titik saya sampai takut tidak sanggup melayani serangannya. Apakah ia menggunakan obat-obatan, saya beberapa kali bertanya sendiri."

Menurut D'Addario, Berlusconi berhubungan badan dengannya dari malam sampai pukul 8 pagi, saat perdana menteri itu sudah dijadwalkan melakukan konferensi pers.

D'Addario pertama mengatakan ia tidur di kediaman Berlusconi di Roma pada November silam. Berlusconi membantah ia membayar untuk berhubungan seks. Bantahan ini karena dalam budaya Barat saat ini, hubungan seks di luar nikah tidak terlalu dipersoalkan kecuali jika mesti membayar alias dengan pelacur.

Berlusoni sudah dua kali menikah. Istri pertama ia nikahi pada 1965 dan diceraikan pada 1985. Istri kedua, aktris Veronica Lario, ia nikahi pada 1990 tapi Mei silam mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai itu muncul karena Berlusconi datang ke ulang tahun gadis 18 tahun tapi ia tidak datang ke ulang tahun anaknya sendiri.

Pada Juni, D'Addario menyatakan ia dibayar oleh seseorang untuk bermalam dengan Berlusconi. Berlusconi menyatakan ia tidak tahu jika D'Addario itu pelacur bayaran.

Berlusconi juga mengatakan ia tidak tahu jika Giampaolo Tarantini, usahawan yang mengenalkan D'Addario dengannya, yang membayar.

GUARDIAN/NURKHOIRI

semoga damai itu MELUAS

Rabu, 25/11/2009 11:52 WIB
Berkas Bibit Masih Diteliti, Chandra Sudah P21
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

Jakarta - Berkas kasus dugaan percobaan pemerasan dengan tersangka Chandra M. Hamzah sudah dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan untuk kasus sama dengan tersangka Bibit Samad Rianto hingga kini masih dalam tahap penelitian.

"Atas petunjuk jaksa peneliti dalam P19 sudah dipenuhi semua dan kemarin sudah dinyatakan P21," ujar Jampidsus Marwan Effendi di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (25/11/2009).

Sedangkan untuk berkas tersangka Bibit Samad Rianto, menurut Kapuspenkum Didiek Darmanto, baru terima dari penyidik Mabes Polri pada Selasa (24/11). Butuh waktu untuk kemudian menyatakan apakah berkas tersebut sudah lengkap atau masih perlu dilengkapi lagi.

"Tim masih menelitinya. Kita berikan waktu untuk menentukan sikap," ujar Didiek yang ditemui secara terpisah.


P21 Untuk SKPP

Menyusul berkas penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap, Chandra secepatnya akan diserahkan Polri ke Kejaksaan Agung RI. Penyerahan itu berikut barang bukti pecobaan pemerasan yang disangkakan pada Chandra.

"Kamis akan diserahkan, tapi masih tergantung Polri," ujar Kapuspenkum Didiek.

Setelah tersangka dan barang bukti diterima, maka tahap selanjutnya adalah penelitian oleh jaksa P16A. Ini merupakan tim peneliti terdiri dari jaksa dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Proses ini terkait untuk SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan)," jelas Didiek.

(lh/iy)
Rabu, 25/11/2009 16:20 WIB
Chandra Sudah Terima Panggilan Untuk Diserahkan ke Jaksa
Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Menyusul berkas penyidikan kasusnya yang dinyatakan lengkap (P21), Chandra M Hamzah akan diserahkan Polri ke Kejaksaan, Kamis (26/11/2009) besok. Chandra mengaku sudah menerima surat pemanggilannya untuk keperluan tersebut.

"Saya mendapat surat buat dihadapkan ke jaksa," ujar Chandra usai mengikuti sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (25/11/2009).

Terkait proses hukum lanjutan atas kasus yang disangkakan penyidik Polri, Chandra mempertanyakan langkah konkrit aparat terhadap pidato Presiden SBY agar kasusnya tidak diteruskan ke pengadilan. Sementara hingga kini belum ada pemberitahuan apa pun tentang pengembalian dia dan Bibit Samad Rianto sebagai Wakil Ketua KPK.

"Jadi bagaimana saya menjawab akan kembali ke KPK atau tidak, sedangkan yang konkret saja belum. Kita tunggu saja bagaimana setelah ini," ujarnya.

(lh/iy)
[ Rabu, 25 November 2009 ]
Susno Duadji Lengser, Diganti Irjen Pol Ito Sumardi Djunisanyoto
Jadi Bintang Tiga Nonjob di Mabes

JAKARTA - Mabes Polri memenuhi janji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melaksana kan pembenahan internal. Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji digantikan Irjen Pol Ito Sumardi Djunisanyoto.

Tadi malam Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna meng umumkan pergantian itu setelah digelar rapat dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (wanjakti). ''Jadi, artikan sen diri,'' kata Nanan saat ditanya apa kah pergantian Susno karena perintah SBY dalam jumpa pers di Mabes Pol ri. Nanan didampingi Wakadivhumas Brig jen Pol Sulistyo Ishak.

Selain Susno, 25 orang yang berganti jabatan. Rinciannya, 16 perwira tinggi dan sembilan berpangkat komisaris besar. ''Ini tour of duty,'' kata Nanan di ruang divisi humas.

Susno diganti berdasar Skep Kapolri Nomor 556/XI/2009 tanggal 24 November 2009. ''Beliau akan menjadi pati Mabes Polri,'' jelas Nanan. Itu artinya, Susno adalah bintang tiga pertama yang ''masuk kotak''. Selama ini jabatan bintang tiga tak pernah nonjob.

Menurut sumber Jawa Pos, nama Ito muncul pada detik-detik terakhir.

''Memang last minute. Awalnya ada calon-calon lain. Tapi, nama Pak Ito baru diusulkan malam ini (tadi malam, Red),'' kata sumber yang menolak disebut namanya.

Nanan menyatakan tidak tahu soal pergantian dan penyodoran nama-nama. ''Saya bukan anggota wanjakti," katanya.

Ito kepada Jawa Pos mengatakan baru mengetahui kabar pengangkatan dirinya sebagai orang nomor satu di korps reserse dari siaran langsung TV. ''Saya baru besok menghadap Kapolri,'' ujar Ito yang dihubungi melalui ponselnya sekitar lima menit setelah namanya disebut Nanan tadi malam. Ito berjanji, dalam program kerjanya kelak, dirinya akan lebih berusaha dekat dengan wartawan.

Ditanya tanggapannya seputar kasus Bibit S. Riyanto-Chan dra M. Hamzah, Ito hanya menjawab diplomatis. ''Yang jelas, kami harus bertindak profesional dan proporsional mewujudkan Polri yang dicintai rakyat,'' jelas Ito. Sumber Jawa Pos menceritakan, Ito sangat dekat dengan Bibit. ''Beliau adalah murid Pak Bibit, hubungannya seperti kakak dan adik,'' kata sumber itu.

Ito yang lahir di Bogor, 17 Juni 1953, pernah menjabat dua kali Kapolda, yaitu Kapolda Riau dan Kapolda Sumsel. Selain pengalaman di kepolisian relatif lengkap, gelar akademisinya cukup banyak. Yaitu, doktor bidang hukum pidana, sarjana hukum, MBA, MM, dan MH.

Alumnus Akpol 1977 itu pernah menduduki beberapa posisi penting. Di antaranya, menjabat Kadit Lantas Polda Jateng 1999-2000, Kapolwiltabes Surabaya 2001-2003, dan Irwasda Polda Bali 2003-2004. Pada 2004, Ito me nyelesaikan pendidikan pascasarjana (S-2) hukum pidana dan pada 2005 meraih gelar doktor hukum pidana dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Setelah itu, Ito menjabat direktur Samapta Babinkam Polri 2004-2005, Dansatgas Ops Tsunami I 2004-2005, Dansatgas Pengamanan Aceh Monitoring Mission 2005-2006, direktur Pam Obsus Babinkam Polri 2005-2005, Kapolda Riau 2005-2006, Kapolda Sumsel 2006-2008, dan koordinator staf ahli Kapolri 2008-2009.

Selain pergantian Kabareskrim, beberapa jabatan lain bertukar orang. Misalnya, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Suparni Parto digantikan Brigjen Pol Amin Saleh. Lalu, Kadensus 88 Brigjen Pol Saut Usman Nasution digantikan Kasubden Intelijen Densus 88 Kombespol Tito Karnavian. Tito, alumnus Akpol 1987, akan menjadi jenderal termuda dan promosi tercepat di Polri karena prestasinya menggulung habis jaringan teroris Noordin M. Top. (rdl/git/agm)

Rabu, 25/11/2009 13:36 WIB
Gantikan Susno
Ito Sangkal Terlibat Judi di Riau
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Irjen Pol Ito Sumardi membantah terlibat kasus judi saat menjabat sebagai Kapolda Riau. Bila terlibat judi, tidak mungkin Ito diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri menggantikan Komjen Pol Susno Duadji.

"Kita bicara fakta, bicara hukum sehingga yang diisukan itu tidaklah benar. Saya dapat jabatan ini karena promosi," ujar Ito di Hotel Safari Garden, Cisarua, Bogor, Rabu (25/11/2009)..

Ito meminta agar seluruh pihak melihat pada fakta yang ada. "Kan yang bersangkutan (pelaku judi) bebas murni dan sudah disampaikan oleh Kapolri apa yang dituduhkan itu sama sekali tidak benar," jelas Ito.

Posisi barunya sebagai Kabareskrim, dianggap Ito sebagai promosi. "Kabareskrim itu di atas jabatan Kapolda. Bagi saya, apa pun yang menjadi kebijakan pimpinan akan saya ikuti," ucapnya.

Catatan singkat penelusuran detikcom, Ito pernah tersandung isu tidak sedap. Saat menjabat Kapolda Riau, pria yang dikenal kalem ini terseret dalam isu kasus judi. Dia sempat dituding menjadi beking judi.

Bahkan saat kasus ini mencuat, karena nyanyian seorang bandar judi yang tertangkap Polda Riau saat dipimpin Irjen Pol Hadiatmoko, pada Desember 2008, Mabes Polri saat itu sampai turun tangan melakukan pemeriksaan.

(amd/iy)
Rabu, 25/11/2009 13:32 WIB
Ito Sumardi Diprediksi Hanya Sementara Jabat Kabareskrim
Shohib Masykur - detikNews

Jakarta - Irjen Pol Ito Sumardi diprediksi tak bakal lama menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Ito dinilai kurang memiliki elektabilitas di mata publik dan kiprahnya belum menonjol.

"Menurut saya beliau hanya sementara, mungkin tidak dalam waktu lama. Karena jarang kita dengar track record-nya, investasinya di kepolisian apa, sosialnya seperti apa," kata anggota Komisi III Nasir Jamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2009).

Menurut politisi PKS ini, Kepolisian sudah cenderung kepada sipil. Pejabat-pejabat yang diletakkan di pos-pos strategis pun perlu mendapatkan legitimasi, tidak saja di Kepolisian tetapi juga di mata publik. Sedangkan Ito dinilai Nasir sebagai sosok yang kurang dikenal kiprahnya di mata publik.

Mengenai kabar kedekatan Ito dengan Komjen Susno Duadji dan sama-sama pernah bertemu Anggodo, Nasih memakluminya. Sebab sebagai makelar kasus, Anggodo pastilah mempunyai jaringan luas di kepolisian.

"Anggodo kan makelar kasus, memang pejabat kepolisian mungkin pernah jumpai dia. Relasinya begitu lama di situ," ucapnya.

Mesi begitu, Nasir tetap menyarankan agar publik memberi waktu kepada Ito untuk membuktikan kinerjanya.

"Saya pikir karena Kapolri sudah memberikan kepercayaan pada Ito, kita beri ksempatan. Tapi feeling saya, kayaknya nggak lama, karena ini kan jabatan prestis di kepolisian. Orang-orang yang diletakkan memang orang yang punya elektabilitas bukan saja di kepolisian tapi juga di publik," kata Nasir kembali menegaskan prediksinya.

Nasir menambahkan, ke depan Kabareskrim haruslah diisi orang-orang yang benar-benar kredibel. Sebab ibarat tubuh manusia, Bareskrim adalah jantungnya Polri.

"Reskrim kan jantungnya kepolisian. Kalau Reskrim bermasalah akan rusak kepolisian. Cari orang yang rekam jejaknya baik, tidak pernah bermain api atau hal-hal yang merugikan citra polisi," saran Nasir.

(sho/ndr)
Marzuki Alie: Pencopotan Susno untuk Redam Situasi

Inggried Dwi W
Ketua DPR Marzuki Alie
Artikel Terkait:
Sejak Non-Aktif, Susno Tak Pernah Aktif Lagi Sebagai Kabareskrim
Susno Duadji: Saya Belum Dipanggil Kapolri
IPW: Ito Hasil Kompromi Kapolri dengan Susno
Susno Now Posted at The National Police HQ
Tak Lagi Menjabat, Susno Tetap di Mabes
RABU, 25 NOVEMBER 2009 | 12:11 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, keputusan Markas Besar Polri mengganti Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji sejalan dengan instuksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nama Susno memang disebut-sebut dalam konteks kasus Bibit-Chandra. Terlepas apa itu benar atau salah, (pencopotan) ini bertujuan untuk meredam situasi," ujar Marzuki kepada para wartawan, Rabu (25/11) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Susno seharusnya diberikan hak jawab terkait pencopotannya tersebut. "Seorang (perwira) bintang tiga, kalau dicopot, harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Pramono.

Setali tiga uang, Pramono menilai pencopotan pejabat teras Bareskrim tersebut dalam rangka menjalankan instruksi Presiden. Lantas, apakah Jaksa Agung Hendarman Supandji harus mengikuti langkah Kepolisian dengan menonaktifkan Abdul Hakim Ritonga?

"Pada dasarnya saya tidak ingin mencampuri kewenangan Jaksa Agung. Namun, Jaksa Agung tentu harus bisa membaca apa yang menjadi keinginan dan harapan publik," tandas Pramono.
Susno Resmi Dicopot

KOMPAS.COM/DHONI SETIAWAN
Komjen Susno Duadji
SELASA, 24 NOVEMBER 2009 | 21:10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Susno Duadji resmi dicopot dari jabatan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri. Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (24/11).

"Susno sekarang Pati Mabes Polri," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/11).

Sebelum menyatakan hal tersebut Nanan mengatakan pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari program mutasi di tubuh Mabes Polri. Mutasi tersebut menyangkut 25 personel Polri masing-masing 16 perwira tinggi dan 9 perwira menengah.

Polri Resmi Copot Susno Duadji
Susno Duadji digantikan Ito Sumardi, yang malam ini pangkatnya dinaikan menjadi Komjen.
SELASA, 24 NOVEMBER 2009, 21:26 WIB
Elin Yunita Kristanti, Desy Afrianti

Susno Duadji Datangi Tim Delapan (VIVAnews/Tri Saputro)
BERITA KORUPSI TERKAIT
Mabes Polri Gelar Jumpa Pers Mendadak
Soal Pidato, Effendi Pertaruhkan Gelar Doktor
Pidato SBY Punya Tandingan
'SBY Seharusnya Menyerang, Jangan Menunggu'
SBY Tidak Eksekusi Rekomendasi Tim 8
Web Tools

VIVAnews - Markas Besar Kepolisian malam ini, Selasa 24 November 2009 mengumumkan pergantian jabatan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri (Kabareskrim). Komisaris Jenderal Susno Duadji dipastikan melepas jabatannya.

"Dari Irjen [Inspektur Jenderal] ke Komjen [Komisaris Jenderal] Ito Sumardi, menjadi Kabareskrim Polri," kata Juru BIcara Polri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 24 November 2009.

Melalui Surat Keputusan No 618/ IX tanggal 24 November 2009, Susno tak sendirian digeser. "Mutasi ini menyangkut kepada 25 orang personel Polri, 16 perwira tinggi dan 9 perwira menengah,"tambah Nanan.

Penggantian Susno Duadji diputuskan dalam rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi yang diselenggarakan malam ini.

Sebelumnya, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, menyatakan Bambang Hendarso Danuri akan mencopot Susno Duadji dari kursi Kabareskrim. Tindakan ini, menurut Penasihat Kapolri itu, akan diambil dalam dua kali 24 jam sejak pidato SBY.

"Saya pikir (pencopotan Susno) dalam satu hari ini, bisa sebelum jam-jam presiden mengumumkan kebijakan menyikapi rekomendasi Tim 8 nanti malam," ujar Bachtiar dalam perbincangan melalui telepon dengan VIVAnews, Senin 23 November 2009. "Saya hitung tidak lebih dari 2 kali 24 jam," ujarnya.

• VIVAnews

IPW: Ito Hasil Kompromi Kapolri dengan Susno

Komjen Dr Ito Sumardi DS
Artikel Terkait:
Siapa Ito Sumardi, Kabareskrim Polri yang Baru?
Komjen Dr Ito Sumardi Gantikan Susno
RABU, 25 NOVEMBER 2009 | 07:43 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, naiknya Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Ito Sumardi sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) menggantikan Komjen Susno Duadji merupakan hasil kompromi Kapolri dengan Susno.

"Susno mau lengser menjadi Kabareskrim jika yang menggantikan adalah sahabatnya yang tidak lain adalah Ito, dan Kapolri menyetujui hal itu," kata Neta di Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Ketua Presidium IPW itu mengatakan, karena Ito adalah hasil kompromi, hampir dipastikan tidak banyak membawa pengaruh terhadap kinerja reserse Polri.

"Susno dan Ito adalah teman akrab. Sama-sama lulus Akademi Kepolisian pada 1977 dan pergi bertugas bersama di Bosnia pada 1980-an saat Pak Harto menjadi Presiden," katanya.

Ito, kata Neta, juga kurang banyak berpengalaman di bidang reserse karena lebih banyak tertugas di fungsi lalu lintas. "Susno dulu juga banyak bertugas di lalu lintas dibandingkan dengan reserse," ujarnya.

Yang membedakan keduanya hanyalah Ito pernah dua kali menjadi Kapolda, sedangkan Susno hanya sekali sebelum menjadi Kabareskrim. Ito pernah menjadi Kapolda Riau dan Sumsel, sedangkan Susno Kapolda Jabar.

IPW juga menyoroti masalah yang pernah membelit Ito saat menjadi Kapolda Riau dan Sumsel. Ito pernah diperiksa Inspektorat Pengawasan Umum serta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2008 karena diduga membiarkan judi saat menjadi Kapolda Riau.

"Akibatnya, Ito dicopot dari Kapolda Sumsel saat jadi Kapolda Riau. Ini yang aneh. Orang baru dicopot jadi Kapolda kok dinaikkan jadi Kabareskrim," ujar Neta.

Naiknya Ito juga tidak menjadi cermin sistem kaderisasi di tubuh Polri karena Ito dan Susno sama-sama satu angkatan.

"Harusnya yang jadi Kabareskrim adalah jenderal yang lebih muda. Apa tidak ada jenderal lain. Masih banyak perwira tinggi yang muda dan berpengalaman di reserse," katanya.

Mabes Polri di Jakarta pada Selasa malam mengumumkan penggantian Susno menyusul desakan dari berbagai kalangan karena dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus pemidanaan Bibit-Chandra yang diduga direkayasa.

Dua pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang saat Bareskrim dipimpin Susno.

Kasus rekayasa terkuak ketika Mahkamah Konstitusi memutar rekaman berisi rekayasa untuk memidanakan Bibit-Chandra.

Mereka bahkan sempat ditahan selama empat hari, tetapi dilepaskan karena mendapatkan kecaman dari masyarakat, tokoh politik, dan tokoh nasional.

keadilan yang TIDAK SETARA


Apes betul jadi orang Indonesia. Hanya gara-gara tulisan, seseorang bisa masuk penjara atau setidaknya menjadi tersangka karena dianggap mencemarkan nama baik orang lain. Entah tulisan itu muncul di koran, majalah, buku, situs berita, surat elektronik, mailing list, Facebook, ataupun blog.
Korban terbaru adalah Khoe Seng Seng. Kamis lalu, dia diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia dituduh mencemarkan nama baik Henry S. Tjandra di blog. Sebelum terjerat kasus ini, Khoe pernah menjadi terpidana kasus pencemaran nama baik manajemen PT Duta Pertiwi Tbk lewat surat pembaca di dua harian nasional.
Tulisan Khoe yang dianggap bermasalah itu muncul di blog http://www.mycityblogging.com pada 14 Februari 2009 pukul 16.47 WIB. Dalam tulisan itu, Khoe menyebut Henry–waktu itu tengah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Partai Barisan Nasional–sebagai sosok yang kurang baik.
Dalam artikel berjudul “94 Kursi DPRD DKI Jakarta Diperebutkan 2.425 Caleg” itu, Khoe menyebutkan, sewaktu menjadi Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ITC Mangga Dua dua periode, Ketua PPRS ITC Cempaka Mas, serta Sekretaris PPRS ITC Mangga Dua, Henry tak pernah memberikan laporan keuangan tertulis kepada anggota PPRS. Bahkan, sebagai Sekretaris PPRS ITC Mangga Dua, Henry menerbitkan surat edaran yang mengancam Khoe dan penghuni lainnya. Karena menilai tulisan tidak benar, Henry lalu mengadukan Khoe ke polisi.
Kasus Khoe kembali mengingatkan saya perihal blog sebagai media baru. Hingga saat ini, nasib blog ternyata masih jauh di bawah media massa tradisional. Dari usia, koran sudah lebih dari seratus tahun, sedangkan blog baru sekitar 10 tahun. Dengan umur yang setua kakek-kakek itu, kualitas informasi surat kabar boleh disebut lebih baik dan matang daripada blog pada umumnya. Tak mengherankan bila secara umum surat kabar menjadi media informasi yang lebih dipercaya dibanding blog.
Nasib narablog pun belum sebaik jurnalis. Para jurnalis memiliki semacam pelindung yang kuat dalam bentuk Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Undang-undang, selain memberi perlindungan, menyediakan privilese kepada wartawan berupa hak tolak. Narablog justru belum memiliki pegangan khusus apa pun.
Seandainya seorang wartawan mendapatkan masalah hukum, ada asosiasi, seperti Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers, yang siap membela. Tapi, bila ada narablog yang digugat, dia pasti kebingungan akan meminta pertolongan kepada siapa. Kalau narablog yang terjerat kasus itu kaya sih, dia bisa menyewa pengacara. Tapi bila narablog itu koceknya tipis, siapa yang akan membantu?
Menurut saya, kelak blog mestinya juga mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan media lain. Begitu juga dengan narablog, yang seharusnya setara dengan jurnalis. Ini mestinya tak mustahil mengingat blog justru memiliki beberapa kelebihan dibanding pers. Contohnya dalam aspek komunikasi. Komunikasi di surat kabar, misalnya, berlangsung satu arah, sedangkan blog dua arah. Dengan demikian, kedudukan antara narablog dan pembaca pun setara.
Blog juga menyediakan mekanisme swakoreksi secara seketika. Kalau ada kesalahan atau informasi yang dianggap menyesatkan, pembaca bisa langsung membetulkan atau menyampaikan keberatan di kolom komentar di bawah sebuah tulisan. Narablog pun bisa segera mengoreksinya. Di koran, keberatan atas kesalahan harus disampaikan melalui mekanisme Surat Pembaca dan koreksi terjadi paling cepat keesokan harinya.
Tentu saja ada banyak hal yang harus ditingkatkan terlebih dulu, misalnya kualitas isi maupun keterampilan narablog menulis, sehingga tak perlu ada lagi korban gugatan pencemaran baik.

maen tak umpet

ciluk ba

Senin, 23 November 2009

ijin itu penting ...


Izin Siaran RCTI, SCTV, dan Metro TV Terancam Diberangus

Senin, 23 November 2009 | 23:18 WIB
TEMPO InteraktifJakarta - Kepala Bidang Struktur Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah John Retei Alfrisandi mengatakan, izin siaran RCTI, SCTV, dan Metro TVterancam dicabut tahun depan.

"Ketiganya belum menghubungi kami untuk proses penyesuaian izin, padahal batas akhirnya 28 Desember mendatang. Bila tidak ada iktikad baik, siarannya akan dihentikan dan izinnya dicabut," kata John kepada wartawan di Palangkaraya, Senin (23/11).

John mendesak ketiga stasiun televisi itu segera melakukan penyesuaian izin dan membentuk badan usaha lokal di daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan.

Namun, Sekretaris Perusahaan RCTI Gilang Iskandar mengatakan, pihaknya mengikuti mekanisme dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2009 . RCTI, katanya melanjutkan, telah mengajukan permohonan komposisi content berita lokal dan nasional kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta sedang menunggu persetujuan. "Setelah itu kami bentuk badan hukum dan ke KPID," ujarnya kepada Tempo.

Karena belum ada jawaban dari menteri, hingga kini RCTI belum membuka komunikasi dengan KPID di seluruh provinsi. Dia menjelaskan, peraturan menteri mengenai jaringan tersebut baru dikeluarkan pada 19 Oktober lalu. Sebelumnya, "Kami meraba-raba seperti apa aturan jaringan ini."

Humas SCTV, Uki Hastama, menolak mengomentari ancaman KPID Kalimantan Tengah itu. "Saat ini kami sedang menjalankan semua tahapan proses sesuai amanat Permen Nomor 43 Tahun 2009," kata dia melalui pesan singkat.  Hingga berita ini ditulis, Tempo belum memperoleh tanggapan dari redaksi Metro TV.

KARANA W | RIEKA RAHADIANA | MARIA HASUGIAN

blog ini diblokir karena diduga bernuansa sara

blog ini sudah diblokir oleh invisible hand; padahal isinya GA BAKAL BIKIN SUASANA INDONESIA MENJADI LEBIH KERUH; isinya adalah REFLEKSI BAGI PEMBACA; refleksi menolong seseorang untuk menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan bertanggungjawab dalam berperilaku;  refleksi memotivasi kreasi mental yang konstruktif; sayang jika blog2 seperti ini yang isinya sebenarnya adalah kumpulan dari kutipan2 dari internet juga asalnya, diblokir secara sepihak

Kamis, 19 November 2009

siapin facebook bwat kompas, calon korban kriminalisasi lagi (2)

Jumat, 20/11/2009 09:50 WIB
headline

Koran SI: Polisi Hanya Tanya Kebenaran Pemuatan Berita

Jum'at, 20 November 2009 - 15:13 wib

Taufik Hidayat - Okezone
JAKARTA - Koran Seputar Indonesia (SI) siang ini memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, terkait pemberitaan transkip rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan beberapa orang yang telah diputar di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

"Pertanyaan itu intinya apakah benar Sindo memuat percakapan Anggodo dengan beberapa orang yang diputar di MK," kata Redaktur Pelaksana Koran Seputar Indonesia Nevy AN Hetharia usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2009).

Pemeriksaan ini diungkapkannya berdasarkan pengembangan dari laporan Anggodo pada 30 Oktober lalu, soal penyadapan percakapan dengan beberapa orang. Kemudian juga berdasarkan laporan dari Presiden Kongres Advokat Indonesia Indra Sahnun Lubis, pada 2 November lalu, soal penyadapan KPK terhadap kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang.

Namun katanya, dirinya tidak ditanya mengenai sumber transkip tersebut. Selama sekira satu setengah jam pemeriksaan, Nevy mengaku, tidak mendapatkan pertanyaan yang menyudutkannya. Sejauh ini status pemanggilan Koran Seputar Indonesia hanya sebagai saksi.

"Kita hanya mau memberikan keterangan yang tidak bertentangan dengan UU Pers," katanya. Nevy sendiri mendatangi Bareskrim Mabes Polri sekira pukul 13.00 WIB siang, hingga 14.28 WIB.(hri)
(mbs)

Fraksi Hanura kecam Polri soal pemanggilan media

oleh : Antara

JAKARTA (Antara): Anggota DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faisal mengecam jajaran Polri yang dinilainya tidak mau belajar dan terus-menerus menghina rasa keadilan masyarakat.



Hal tersebut dikemukakan Akbar hari ini terkait dengan rencana pemanggilan dua media massa nasional, Harian Umum Kompas dan Koran Seputar Indonesia (Sindo), atas pengaduan Anggodo Widjojo, adik tersangka korupsi Anggoro Widjojo.



"Pemanggilan Kompas dan Sindo oleh kepolisian atas pengaduan Anggodo itu membuat kami di Fraksi Hanura tertegun, khawatir dan marah," ujarnya.



Dia menilai Kepolisian ternyata tidak mau belajar dan terus melakukan langkah-langkah yang mencederai hukum dan menghina rasa keadilan masyarakat luas.



Media, tambah dia, adalah etalase kontrol publik dan pilar demokrasi keempat.



"Karenanya, kami akan mempersoalkan hal ini dan meminta kepolisian tidak melakukan kesalahan elementer secara beruntun," katanya.



Lebih lanjut Akbar mengatakan bahwa pihaknya mendesak Polri menghargai hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui media.



Jika ada pihak yang tidak setuju atas satu pemberitaan, ada mekanisme hak jawab yang harus dilakukan terlebih dahulu.



"Hentikan gaya-gaya orde baru seperti ini. Rakyat dan media telah sangat lelah ditakut-takuti atas alasan apapun," ujarnya.



Dia juga menjanjikan bahwa Fraksi Hanura akan bersama rakyat dalam memperjuangkan haknya dan berjalan bersama media untuk mengawal demokrasi.



Sementara itu, kalangan pers dari berbagai media yang tergabung dalam Koalisi Antikriminalisasi Pers juga akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri.



Insan pers akan menentang setiap aksi kriminalisasi pers yang dilakukan siapa pun.(er)

bisnis.com

siapin facebook bwat kompas, calon korban kriminalisasi lagi

Jumat, 20/11/2009 08:45 WIB
Polisi Batalkan Pemanggilan untuk Kompas
Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Mabes Polri akhirnya membatalkan pemanggilan untuk harian umum Kompas. Tanpa ada kejelasan, Kompas diminta untuk tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Sesuai dengan perkembangan terakhir dibatalkan, katanya nggak usah datang saja," kata Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredja saat dihubungi, Jumat (20/11/2009).

Budiman mengaku tak tahu alasan yang diberikan Mabes Polri terkait pembatalan pemanggilan tersebut. Ia juga belum bisa memastikan apakah akan ada pemanggilan berikutnya.

"Tanya ke Mabes saja," elak Budiman.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengaku terkejut dengan reaksi publik terkait pemanggilan ini. Menurut Nanan, telah terjadi miscommunication dalam kasus pemanggilan ini.

"Kita kan tidak mungkin mengundang, kalau mengundang itu kawinan. Polisi itu harus memanggil. Saya kaget opini yang muncul seperti ini, katanya kriminalisasi media. Kalau memang jadi seperti ini, dibatalkan saja. Media massa itu kawan kami," tegas Nanan saat dihubungi.

(mok/nrl)
Jumat, 20/11/2009 09:19 WIB
Sindo Juga Batal Dipanggil Mabes Polri
Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Sudah dipastikan, tidak akan ada pemanggilan media massa oleh Mabes Polri hari ini. Setelah Kompas, harian umum Seputar Indonesia (Sindo) juga mendapat informasi dari Mabes Polri terkait pembatalan pemanggilan.

"Saya sudah dapat SMS dan telepon agar tidak menghadiri undangan itu dengan alasan ada miscommunication," kata Pimred Sindo Sururi Al Faruq saat dihubungi, Jumat (20/11/2009).

Sururi tidak mengetahui alasan pastinya pembatalan tersebut. Hanya saja ia menduga tidak akan ada lagi pemanggilan media massa oleh polisi.

"Polisi pasti belajar dari peristiwa ini," ujarnya bijak.

Kompas juga menerima pemberitahuan yang sama terkait pembatalan itu. Dua media tersebut, sebelum pembatalan, memastikan akan menghadiri pemanggilan.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengaku terkejut dengan reaksi publik terkait pemanggilan ini. Menurut Nanan, telah terjadi miscommunication dalam kasus pemanggilan ini.

"Kita kan tidak mungkin mengundang, kalau mengundang itu kawinan. Polisi itu harus memanggil. Saya kaget opini yang muncul seperti ini, katanya kriminalisasi media. Kalau memang jadi seperti ini, dibatalkan saja. Media massa itu kawan kami," tegas Nanan saat dihubungi.

(mok/nrl)

Minggu, 15 November 2009

Mau Adu Kuat-Kuatan LAGI?

[ Minggu, 15 November 2009 ]
Brimob Kirimkan Sinyal Penolakan Pencopotan Kapolri
Tolak Rekomendasi dari Tim Delapan

JAKARTA - Besok Senin (16/11) hasil final verifikasi tim pencari fakta kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan) akan dibawa ke meja presiden. Salah satu poinnya adalah rekomendasi pergantian pimpinan kepolisian dan kejaksaan. Tapi, Korps Brigade Mobil (Brimob), tampaknya, tak rela kasus Bibit dan Chandra harus berujung kepada pergantian TB1 (sebutan Kapolri, Red).

Kemarin (14/11) korps baret biru itu mengirimkan sinyal penolakan pencopotan Kapolri dalam acara ulang tahunnya ke-64 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Korps tertua di kepolisian itu menghelat upacara dan gelar pasukan dengan inspektur upacara Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Brimob menurunkan satu kompi provos, detasemen I gegana, detasemen IV pelopor, satu kompi Brimob, satu kompi motor Brimob, dan satu kompi PNS Brimob. Hadir dalam perayaan itu Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara, Irwasum Komjen Pol Jusuf Manggabarani, Kepala BIN Jenderal (pur) Sutanto dan jajaran petinggi Polri yang lain.

Yang mencolok, sebuah spanduk berupa dukungan kepada Kapolri dipasang di tengah-tengah gedung utama markas. Spanduk bertulisan ''Kami anggota Korps Brimob Polri. Bangga menjadi anak buah jenderal'' itu dilengkapi dengan foto Kapolri mengenakan seragam Brimob warna biru.

Kepada wartawan, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Imam Sudjarwo menegaskan bahwa Brimob mendukung penegakan hukum secara adil dan tuntas pada kasus Bibit dan Chandra. Bagi alumnus Akpol 1980 itu, siapa pun yang bersalah harus diproses hukum.

''Saya ingin sampaikan bahwa negara kita negara hukum. Supremasi hukum harus kita tegakkan, tidak boleh ada hukum jalanan. Hukum tidak boleh goyah. Jangan hanya karena tekanan proses hukum mundur,'' tegasnya. Mantan Kapolda Bangka Belitung itu menilai, seluruh proses hukum yang dilakukan polisi dalam kasus itu sudah tepat.

Menurut jenderal dua bintang yang pernah menjadi Kapolres Banyuwangi (1999) itu, semua warga negara sama di muka hukum. ''Nggak itu tukang becak, tukang sayur, KPK, jaksa, semuanya sama. Kita bukan malaikat yang tidak punya kesalahan. Siapa pun yang salah harus diproses hukum. Asas kita praduga tidak bersalah. Jadi, kalau sekarang diperiksa, belum tentu bersalah,'' katanya.

Apakah itu berarti Brimob siap mengawal prosesnya? Ditanya wartawan seperti itu, Imam menjawab tegas. ''Kami tidak akan pernah mundur. Proses hukum harus berjalan,'' katanya lantang.

Brimob adalah pasukan paling elite di Polri. Jika digerakkan, kekuatan Brimob di seluruh Indonesia mencapai 33.345 personel. Kemampuan mereka juga jauh di atas rata-rata anggota polisi biasa. Misalnya, kemampuan operasi tempur, SAR, penjinak bom, kimia biologi, radioaktif, dan operasi khusus. Mayoritas anggota Detasemen Khusus 88 Mabes Polri juga diambil dari Korps Brimob.

Dalam acara itu, Kapolri Bambang Hendarso Danuri lebih banyak ''curhat''. Dalam sambutannya, Bambang meminta seluruh anggota Brimob tegar dan tidak terpengaruh pemberitaan media yang cenderung menyudutkan polisi. ''Harus terus bangga, harus tetap profesional,'' ujar Kapolri di depan podium.

Mantan Kabareskrim itu juga secara terang-terangan mengakui bahwa Polri sedang mengalami tekanan berat karena opini yang berkembang di masyarakat. ''Selama 64 tahun penegakan Polri dalam menjaga dan mempertahankan bangsa Indonesia telah banyak prestasi yang membanggakan, tapi seolah-olah tertutup karena hal itu,'' katanya.

Menurut Kapolri, hujatan masyarakat adalah wujud cinta mereka kepada institusi polisi. ''Kita sedang beranjak membangun Polri untuk kepercayaan masyarakat. Tapi, kita terus berada di garda terdepan juga penegakan hukum yang teguh dan profesional,'' katanya, disambut tepukan tangan tamu undangan.

Bambang lalu membacakan semacam janji setia yang ditirukan pasukan upacara. ''Tribarata telah terpatri pada insan Bhayangkara yang menyelusup dalam tulang belulang tubuhku. Menandai setiap derap langkah dan tarikan napasku yang berdiri tegak dan kukuh tidak lekang, napas tak hancur karena hantaman ombak,'' tegasnya.

Kapolri melanjutkan, ''Wahai alam semesta, bintang, bulan, mentari, dan angin, yang memberi napas kehidupan umat manusia. Dengarkanlah tekadku yang lahir dari insan Bhayangkari sejati untuk tetap tegar jaga diri, martabat, dan kehormatan demi Polri yang kami cintai dan banggakan.''

Dalam janji itu, ada juga pesan bahwa polisi tak takut celaan. ''Aku bangga menjadi Bhayangkara negara. Aku menjiwai apa yang terpatri pada tribatra dan catur prasetya tak akan mundur sejengkal pun untuk meninggalkan rumahku meski harus berkorban diri,'' ujar Kapolri ditirukan pasukan.

Acara kemarin juga dimeriahkan pentas tari-tari tradisional, demo membuat tenda cepat, dan acara bagi-bagi motor untuk anggota Brimob. Ada 40 motor yang diundi. Dananya berasal dari Kapolri dan perwira tinggi (pati) Mabes Polri. Artis Paramitha Rusadi juga diboyong untuk menemani anggota Brimob bernyanyi.

Beberapa purnawirawan Polri menilai, acara itu kurang pas pada saat citra Polri sedang disorot masyarakat. ''Saya melihat ada yang mencari perhatian atasan,'' kata mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad.

Menurut Farouk, kebanggaan menjadi anggota Polri bukan berdasar kepada perseorangan, tapi kepada korps. ''Kehormatan Polri adalah kehormatan institusi,'' kata purnawirawan irjen yang pernah menggegerkan Polri karena meminta mahasiswa PTIK membuat tulisan tentang korupsi di internal polisi itu.

Lebih baik, kata mantan Kapolda NTB itu, polisi melakukan evaluasi internal dulu. ''Daripada show of force yang bisa ditafsirkan keliru oleh publik,'' katanya.

Kombespol (pur) Bambang Widodo Umar juga menilai, polisi tidak boleh terjebak pada figur. ''Memang wajib hukumnya hormat kepada atasan. Tapi, juga harus ingat bahwa polisi itu abdi masyarakat. Mereka digaji oleh pajak rakyat. Itu berarti harus patuh juga kepada norma hukum di masyarakat,'' katanya.

Pengajar PTIK itu menilai, dukung-mendukung di internal polisi selalu ada di setiap zaman. ''Tapi, tak perlu dinyatakan secara terbuka dan terang-terangan seperti itu,'' katanya. Sumber Jawa Pos di lingkungan Mabes Polri menyebutkan, sejumlah perwira menengah mengaku sangat dilematis dalam kasus Bibit dan Chandra. Ada yang mendukung proses hukum sampai sidang, namun ada juga yang ragu.

''Sekarang ini bahkan kita mendengar akan ada investigasi internal propam (profesi dan pengamanan) untuk mengusut kubu-kubu itu," katanya.

Sumber itu menyebutkan sejumlah nama jenderal bintang satu dan bintang dua yang dikabarkan berada di kubu penghentian penyidikan Bibit dan Chandra. ''Kami yakin, jika ketahuan, pasti dikotak nonjob,'' katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Nanan Sukarna membantah informasi itu. ''Polri solid seribu persen,'' tegas Nanan. Mantan Kapolda Sumatera Utara itu juga menampik kabar ada investigasi internal oleh propam. ''Lho, diselidiki buat apa?'' katanya.

Tuntut Terbuka

Harapan publik terhadap tim pencari fakta kasus Bibit S. Riyan to dan Chandra M. Hamzah atau yang dikenal dengan Tim Delapan cukup besar. Bukan hanya untuk kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, melainkan juga kelanjutan kasus Bank Century.

Sejumlah kalangan mendesak Tim Delapan yang diketuai Adnan Buyung Nasution menyampaikan rekomendasi kepada publik. ''Laporan Tim Delapan diserahkan kepada presiden. Tapi, setelah itu tanpa ada yang disembunyikan isinya wajib langsung disampaikan ke publik,'' tegas Usman Hamid, koordinator Kontras, di Jakarta kemarin (14/11).

Penyampaian itu, menurut Usman, merupakan hal yang penting. Sebab, publik bisa menilai hasil kerja Tim Delapan selama hampir dua pekan. ''Apa sekadar kasus Bi bit dan Chandra atau mampu mem berikan fondasi awal yang penting pengusutan kasus Masaro dan Century,'' urai dia. Selain itu, dengan disampaikan secara terbuka, publik bisa mengawal proses hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Dia mengatakan, penyampaian kepada publik akan menjamin tindak lanjut rekomendasi oleh Presiden SBY. ''Dari situ bisa dinilai apakah presiden serius atau tidak dalam kasus ini,'' katanya.

Jika tidak ditindaklanjuti, kata dia, berarti sudah ada pelecehan terhadap Tim Delapan. ''Itu akan mengulang kejadian Tim Delapan yang akan mundur karena Anggodo dibebaskan, padahal rekomendasinya sudah disampaikan,'' terang Neta.

Terkait kasus Chandra dan Bibit, IPW mempersilakan kelanjutannya jika memang ada alat bukti yang kuat. Namun, jika tak terbukti, pihaknya meminta Chandra dan Bibit untuk menggugat balik. Misalnya, dengan alasan pencemaran nama baik dan gugatan ganti rugi. ''Polri harus bertanggung jawab,'' tegasnya.

Neta mengutip tuntutan koalisi LSM yang disampaikan kepada Tim Delapan beberapa waktu lalu. Salah satu di antaranya dengan pencopotan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. ''Kami harap itu ada dalam rekomendasi. Kapolri tidak bisa mengendalikan persoalan cicak dan buaya sehingga melebar ke mana-mana,'' tegasnya. Selain itu, koalisi meminta pengusutan kasus Bank Century dilanjutkan.

Rencananya, rekomendasi Tim Delapan akan disampaikan kepada Presiden SBY Senin (16/11). Hari ini tim akan melakukan finalisasi isi rekomendasi itu. Sebelumnya, anggota Tim Delapan Todung Mul ya Lubis mengatakan akan me­nyampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban tim.

Anggota tim yang lain, Denny Indrayana, mengungkapkan bah wa praktik mafia peradilan menjadi salah satu perhatian Tim Delapan. Sebab, itu menjadi bagian dari program kerja 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. (rdl/fal/iro)

[ Sabtu, 14 November 2009 ]
Tim Delapan Rekomendasikan Ganti Kapolri-Jaksa Agung
JAKARTA - Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan) merekomendasikan pencopotan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pencopotan dua pejabat tinggi itu dinilai Tim Delapan dibutuhkan untuk perbaikan institusi penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''(Pencopotan Kapolri dan jaksa agung) termasuk rekomendasi (Tim Delapan),'' ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana yang juga salah sorang sekretaris Tim Delapan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden kemarin (13/11). Denny menuturkan, praktik mafia peradilan menjadi salah satu perhatian Tim Delapan karena menjadi bagian dari program kerja 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono.

Rekaman penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri dan Kejaksaan Agung yang dibongkar di sidang Mahkamah Konstitusi dinilai membuktikan praktik mafia peradilan telah merasuki Polri dan Kejaksaan Agung. ''Secara umum, kita ingin melihat ada perbaikan-perbaikan institusi penegak hukum. Terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di kepolisian, kejaksaan, dan tak terkecuali di KPK,'' tegas Denny.

Tim Delapan kemarin memang tidak mengagendakan pertemuan untuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Mereka hanya menggelar pertemuan internal untuk memfinalisasi rekomendasi yang akan disampaikan langsung kepada Presiden SBY Senin pekan depan (16/11). Meski demikian, Tim Delapan sempat mengklarifikasi sejumlah narasumber yang identitas maupun lokasi pertemuannya dirahasiakan dari wartawan yang menyanggong Wantimpres. ''Siang ini (kemarin) kami akan lakukan (klarifikasi) di luar kantor,'' ujar anggota Tim Delapan Todung Mulya Lubis.

Todung mengungkapkan, klarifikasi yang dilakukan tim terhadap narasumber rahasia tersebut sangat penting. Sebab, langkah itu berkaitan dengan salah satu hal yang masih janggal dalam pengungkapan kasus Bibit dan Chandra. Yakni, aliran dana yang terputus dari Ari Muladi kepada pimpinan KPK atau ke pihak ketiga yang disebut-sebut bernama Yulianto. ''Kami sudah memperoleh fakta-fakta baru dan siang ini akan melakukan verifikasi terhadap fakta-fakta tersebut,'' terang Todung. ''Missing link yang dipersoalkan sudah didapat. Saya yakin, hal itu bisa memberikan gambaran utuh kepada publik,'' terangnya.

Di tempat terpisah, Mabes Polri, tampaknya, sengaja ''menyimpan'' satu demi satu bukti dalam ka sus skandal suap yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. Kemarin Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Sukarna secara resmi mengonfirmasi adanya bukti rekaman closed circuit television (CCTV) yang diambil penyidik di kawasan Bellagio Residence.

''Ada. Tapi, nanti dibuka di pe ngadilan,'' kata Nanan setelah salat Jumat di Mabes Polri kemarin. Ungkapan Nanan itu sekaligus menjawab tantangan saksi kunci Ari Muladi yang menyatakan sama sekali tidak ada pertemuan dengan pimpinan KPK di Bellagio. ''Sebetulnya dari awal kan kami tidak ingin ini di media. Kami ingin ini di pengadilan. Lebih cepat dibawa ke sana kan lebih baik,'' katanya.

Ada dua video yang dimiliki penyidik kasus tersebut. Yang pertama berdurasi sekitar 15 menit. Itu merupakan penyitaan CCTV di Restoran Tomodachi Bellagio Residence pada Agustus 2008. Berdasar penelusuran Jawa Pos di lokasi, restoran yang berada di lantai bawah Bellagio Residence itu cukup nyaman untuk melakukan pertemuan.

Pegawai Restoran Tomodachi membenarkan adanya kamera CCTV di bagian dalam restoran dengan menu andalan steak dan sop buntut itu. ''Ada empat di dalam,'' kata pelayan itu sembari menunjuk kamera.

Namun, dia tidak tahu-menahu soal penyitaan CCTV oleh polisi. Dia juga menolak saat Jawa Pos meminta wawancara dengan sang pemilik. ''Kami tidak mau dikait-kaitkan,'' katanya, lantas dengan sopan meminta Jawa Pos pergi.

Menurut polisi, pada Agustus 2008 , di restoran itu Ari Muladi ber temu dengan Bibit Samad Riyanto dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja. Sedangkan CCTV yang kedua berdurasi sekitar 10 menit menunjukkan pertemuan antara Ari Muladi dan Ade Raharja yang ditemani Bambang Widaryatmo (mantan direktur penyidikan KPK) di Lemon Tree Restaurant di Be llagio Residence. Lemon Tree adalah restoran di lantai dasar de ngan menu masakan Tiongkok.

CCTV itu adalah bukti paling kuat yang dimiliki polisi selain print out call data record antara ponsel Ari Muladi dan Ade Raharja, dokumentasi tiket parkir di Bellagio Residence, dan buku tamu KPK yang ada enam tanda tangan Ari Muladi

Namun, berulang-ulang bukti itu disangkal oleh Bibit. Dia mengaku tak tahu Bellagio Residence dan pergi ke Peru pada waktu itu. Ade Raharja juga membantah kenal Ari Muladi dan tidak pernah ke Bellagio. Selain itu, pengecekan internal KPK tidak ada hubungan telepon antara Ari Muladi dan Ade Raharja.

Polri tetap percaya diri kasus tersebut akan disidangkan. Bahkan, Polri berancang-ancang menetapkan tersangka baru. ''Kami akan kejar nanti penyidik biar di pengadilan bisa dibuka juga. Kalau ada terungkap yang lain, kami berharap agar itu bisa membantu memperjelas. Nanti kalau ada bukti-bukti lain siapa pun bisa kena,'' kata Nanan.

Di bagian lain, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy mengungkapkan, berkas yang dikembalikan sudah diterima dari penyidik Kamis (12/11). ''Sekarang sedang diteliti ulang,'' kata Marwan setelah salat Jumat di Masjid Baitul Adli, Kejagung, kemarin (13/11).

Sebelumnya, Kejagung menyatakan bahwa berkas Chandra belum lengkap pada Senin malam (9/11). Menurut jaksa, beberapa petunjuk masih belum dipenuhi oleh penyidik kepolisian. Misalnya, hubungan Ari Muladi dengan oknum KPK.

Penyerahan berkas tersebut ber arti merupakan yang ketiga. Mengapa kali ini cepat? ''Sebab, tidak terlalu banyak yang diperbaiki,'' jawab Marwan. Direncanakan, jaksa bisa memberikan kepastian mengenai lengkap tidaknya berkas pada Senin lusa (16/11).

Sementara itu, terkait berkas perkara Bibit S. Riyanto, jaksa juga akan memutuskan pada Senin lusa. Namun, berkas Bibit baru dua kali dilimpahkan dari penyidik kepada jaksa. ''Kemungkinan dikembalikan, diperbaiki lagi,'' terang mantan Kapusdiklat Kejagung. Bibit dan Chandra dijerat dengan pasal 23 UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 421 KUHP dan pasal 12 huruf (e) jo pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor.

Terkait petunjuk yang diberikan jaksa, Marwan mengatakan tidak mengingatnya. Namun, dia tidak menampik saat disebut petunjuk itu adalah keterangan dari Ade Rahardja, deputi penindakan KPK. ''Pokoknya semua yang belum tajam dipertajam,'' katanya. Nama Ade Raharja memang disebut-sebut sebagai penghubung Ari Muladi dengan pimpinan KPK.

Bagaimana hasil Tim Delapan atau TPF yang menyatakan bahwa kasus Bibit dan Chandra lemah bukti? Marwan enggan menanggapi. Namun, dia menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak bergantung kepada Tim Delapan dalam penanganan perkara. ''Itu ada mekanisme sendiri,'' ujarnya, lantas menyebutkan bahwa KUHAP dan UU Pemberantasan Tipikor sebagai pegangan.

Mantan kepala Kejaksaan Tinggi Jatim (Kajati) itu menegaskan, proses hukum dan Tim Delapan berbeda. Pihaknya hanya melihat pada aspek hukum pidana. Sementara Tim Delapan akan memberikan rekomendasi kepada presiden. Tapi, hasil dari TPF itu tidak mengikat proses hukum ini,'' tegasnya. (noe/rdl/fal/iro)

Senin, 09 November 2009

Tan Malaka, jasadmu dan JASAmu

Selasa, 10/11/2009 09:17 WIB
9 dari 14 Aspek Pengujian DNA Tan Malaka Dipastikan Positif
Samsul Hadi - detikSurabaya


Kediri - Sempat tertunda beberapa waktu, pengujian DNA terhadap sampel tulang yang diyakini sebagai jasad Tan Malaka mulai menunjukkan hasil menggembirakan. 9 aspek penilaian dari 14 yang direncanakan dipastikan positif.

Hal ini diungkapkan kemenakan Tan Malaka, Zoelfikar Kamaroedin, saat dikonfirmasi detiksurabaya.com melalui telepon selulernya, Selasa (10/11/2009). Menurutnya, kepastian disampaikan tim dokter dari Departement of Forensik Medicine & Medicalegal Faculty of Medicine University of Indonesia, sebagai pihak yang melakukan pengujian.

"Semalam itu anggota tim dokter yang langsung menyampaikan kepada saya lewat telepon, kalau hasilnya sementara belum bisa disampaikan secara total. Tapi ada kabar gembiranya, dari 14 yang direncakan akan diuji, 9 diantaranya sudah selesai dan belum ada yang negatif," jelas Zoelfikar.

Untuk 5 aspek lainnya, diakui oleh Zoelfikar jika tim dokter meminta waktu tambahan. Pihak keluarga belum dapat memastikan kapan hasil dari pengujian terhadap 5 aspek tersisa tersebut dapat diketahui.

"Ada istilah kedokterannya, tapi apa saya tidak hafal. Tapi simpelnya dikatakan, dari 5 aspek tersisa tersebut diperlukan pembiakan, karena memang sampel tulang yang akan diuji kondisinya sudah hancur," imbuh Zoelfikar.

Belum bisa diketahuinya hasil pengujian DNA Tan Malaka secara total, merupakan kemoloran untuk kesekian kalinya. Sejak dilakukan pembongkaran sebuah makam di Desa Selopanggung, Kecamaatan Semen, Kabupaten Kediri, pada tanggal 12 September 2009 yang lalu, 30 hari kemudian hasilnya dijanjikan dapat diketahui.

"Tim dokter semalam juga meminta maaf, karena pengujiannya terkesan lama. Mereka meminta saya menyampaikan ke semua pihak yang berkepentingan untuk bersabar, karena memang kondisinya tidak bisa dipaksakan untuk secepatnya hasil pengujian diketahui," papar Zoelfikar.

Sebelumnya, pembongkaran makam yang dilakukan pihak keluarga dimaksudkan untuk membuktikan jika jasad yang terpendam pada sebuah makam di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen merupakan Tan Malaka.

Datuk Tan Malaka yang bernama asli Ibrahim merupakan pejuang kemerdekaan yang misterius. Hingga saat ini, tidak diketahui secara persis di mana dia dimakamkan. Proses kematiannya juga misterius, meski banyak tulisan bahwa dia meninggal setelah ditembak aparat militer. Sejarah Tan Malaka dihitamkan, karena dia dituding terlibat komunis.

(fat/fat)

BAhasa ARab itu SUSAH SEKOLAHNYA lho

Senin, 09/11/2009 17:31 WIB
Gus Choi Pertanyakan Sumpah Lillahi Taallah Susno
Elvan Dany Sutrisno - detikNews


VIDEO TERKAIT
Raker Komisi III-Kejagung Kasus Bibit-Chandra
FOTO TERKAIT
Raker Komisi III-Kejagung
Jakarta - Komjen Susno Duadji sedang ngetop. Alhasil, semua gerak gerik, mimik wajah, dan perkataannya selalu diperhatikan khalayak secara jeli. Salah satu yang jeli itu politisi PKB Effendi Choirie.

Kejelian Gus Choi, panggilan akrab anggota DPR ini, adalah terkait sumpah yang diucapkan Susno saat raker dengan Komisi III DPR pekan lalu. Kala itu Susno sembari mengangkat tangannya berkata, "Sebagai seorang muslim, lillahi taallah saya tidak pernah mendapatkan Rp 10 miliar."

Di mata Gus Choi, sumpah itu terasa ganjil. "Mana ada sumpah dengan lillahi ta'alla," kata Gus Choi kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2009).

Lillahi ta'alla artinya karena Allah Yang Maha Tinggi. Dalam raker, Susno yang mungkin bermaksud menyebut lillahi ta'alla, selip lidah sehingga menyebut lillahi taallah, kalimat yang tak lazim.

"Sumpah itu ya dengan huruf qosam (sumpah). Bisa dengan Wallahi, Tallahi atau Billahi. Atau dalam bahasa Indonesianya, Demi Allah. Kalau lillahi ta'alla itu konteksnya ikhlas," ujar Gus Choi.

Lulusan Pondok Pesantren Langitan ini lalu mencontohkan konteks yang ada dalam pengunaan kata lillahi ta'alla yang lebih tepat jika dikaitkan dengan amalan sedekah atau memberi bantuan kepada orang lain.

"Kalau kata lillahi ta'alla itu pasnya untuk menegaskan keikhlasan kita dalam membantu saudara-saudara kita. Contoh, saya ikhlas lillahi ta'alla untuk bantu. Jadi bukan untuk sumpah," papar Gus Choi.

Gus Choi mempertanyakan banyaknya anggota DPR dari partai Islam termasuk PKS yang mendiamkan saja sumpah Susno yang salah sasaran tersebut. Padahal keberanian Susno bersumpah disebabkan oleh pertanyaan anggota Komisi III dari PKS yang menantang Susno berani bersumpah jika memang tidak menerima aliran dana Century.

"Jadi aneh. Tidak ada satu pun mereka dari anggota Komisi III yang paham soal ini, padahal ada partai Islam juga di dalammnya," protes doktor lulusan Universitas Malaysia ini.

"Masa 50 orang lebih anggota Komisi III tidak ada satu pun yang sadar bahwa baik kapolri maupun Susno tidak bersumpah atas nama Allah. Kapolri hanya mengatakan sumpah dunia akhirat jajaran kepolisian mempertanggungjawabkan hal ini," ujarnya.

Perlu sumpah lagi, Jenderal? (van/nrl)

Sabtu, 07 November 2009

N dari Nurcholish Madjid

Nurcholis Madjid Society Minta Kapolri Sampaikan Maaf
detikcom - Minggu, 8 NovemberKirimKirim via YMCetak

Nurcholis Madjid Society Minta Kapolri Sampaikan Maaf
Pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang secara tidak langsung mengaitkan Nurcholis Madjid (Cak Nur) dengan dugaan korupsi dikecam oleh para pendukung tokoh pluralisme agama ini. Nurcholis Madjid Society (NCMS) meminta Kapolri menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya tersebut.

"Kami meminta Kapolri menyampaikan permohonan maaf, jelas itu pernyataan ngawur," kata anggota Dewan Ahli NCMS Yudi Latif saat dihubungi detikcom, Minggu (8/11/2009).

Dalam Raker dengan Komisi III DPR, Kamis hingga Jumat dini hari (5-6/11/2099), Kapolri mencurigai KPK tidak menindaklanjuti temuan bukti aliran dana ke MS Kaban dari PT Masaro Radiokom karena Pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah punya kedekatan emosional dengan mantan Menhut itu.

Kaban, dikatakan Kapolri, pernah menjadi saksi nikah Chandra dengan putri dari seorang tokoh yang sangat dihormati, 'N'. Belakangan diketahui N yang disebut Kapolri adalah Nurcholis Madjid.

Menurut Yudi, pernyataan tersebut tidak berdasarkan fakta. Ia menjelaskan, Putri Cak Nur, Nadia Madjid menikah dengan Chandra Hamzah tahun 1994 dan tidak mengundang Kaban.

"Dikatakan CH punya utang budi Kaban karena difasilitasi perkawinannya. Itu spekulasi, bukan fakta. Bahkan Kaban tidak diundang karena Cak Nur tak mengenal Kaban," ujar Yudi.

Yudi menambahkan, polisi juga lupa pernihakan itu terjadi pada tahun 1994, saat Kaban belum siapa-siapa.

"Dia belum terkenal, jadi nggak mungkin Cak Nur mengudang Kaban yang tidak dikenal dan belum siapa-siapa pada zaman itu," tegasnya.

Istri Almarhum Nurcholis Madjid Sesalkan Pernyataan Kapolri
Sabtu, 07 November 2009 06:19
Jakarta, Istri almarhum Nurcholish Madjid, Omi Komariyah, menyesalkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Bambang Handarso Danuri yang mengaitkan mendiang suaminya dengan kasus yang menimpa mantan mantunya, pimpinan KPK nonaktif Chandra M. Hamzah.

Ungkapan itu disampaikan melalui pesan singkatnya kepada Pengacara Chandra M Hamzah, Bambang Widjajanto.

Pengacara Chandra M Hamzah, Bambang Widjojanto, dalam jumpa persnya di Jakarta mengaku mendapatkan pesan singkat dari Omi Komariyah yang keberatan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang menyatakan kasus PT Masaro yang tidak ditindaklanjuti KPK karena kedekatan CH dengan N.

CH yang dimaksud Kapolri adalah Chandra Hamzah dan N adalan Nurcholish Madjid.

Menurut Bambang dalam pesan singkatnya itu Omi meminta kepada kapolri agar menarik pernyataan itu karena dianggap menistakan. Bambang berharap Kapolri harusnya mengeluarkan pernyataan yang fokus pada permasalahan, agar kasus yang ada tidak bias.

Sebelumnya Kapolri mensinyalir kasus dugaan suap sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Masaro radiokom kepada Mantan Menteri Kehutanan berinisial MK yang mengendap di KPK meski datanya sudah masuk sejak Agustus 2008 lalu.

Menurut Kapolri, KPK enggannya memeriksa kasus ini karena inisial MK cukup dekat dengan Chandra. MK-lah yang mengenalkan Chandra dengan Nadya Madjid, mantan istrinya yang juga putri Nurcholish Madjid. (Syarief/DS)

Minggu, 08/11/2009 09:56 WIB
Pernyataan Kapolri Soal Cak Nur Menjurus ke Pembunuhan Karakter
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang mengaitkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) dengan kasus dugaan korupsi terus menuai kecaman. Pendukung Cak Nur menilai pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III itu bukanlah berdasar fakta, tetapi spekulasi yang serampangan.

"Pernyataan itu serampangan dan menjurus ke arah pembunuhan karakter," kata Anggota Dewan Ahli Nurcholish Madjid Society (NCMS), Yudi Latif, saat dihubungi detikcom, Minggu (8/11/2009).

Selain sebagai tokoh pluralisme agama, kata Yudi, sosok Cak Nur juga merupakan ikon pemberantasan korupsi. Sehingga, lajutnya, mengaitkan sosok Cak Nur dengan kasus dugaan korupsi adalah hal yang menimbulkan pertanyaan.

"Selama hidup Cak Nur menjaga dirinya bersih dan menjunjung tinggi etika," ujarnya.

Dalam Raker dengan Komisi III DPR, Kamis hingga Jumat dini hari (5-6/11/2099), Kapolri mencurigai KPK tidak menindaklanjuti temuan bukti aliran dana ke MS Kaban dari PT Masaro Radiokom karena Pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah punya kedekatan emosional dengan mantan Menhut itu.

Kaban, dikatakan Kapolri, pernah menjadi saksi nikah Chandra dengan putri dari seorang tokoh yang sangat dihormati, 'N'. Belakangan diketahui N yang disebut Kapolri adalah Nurcholish Madjid.

Menurut Yudi, pernyataan tersebut tidak berdasarkan fakta. Ia menjelaskan, Putri Cak Nur, Nadia Madjid, menikah dengan Chandra Hamzah tahun 1994 dan tidak mengundang Kaban.

"Dikatakan CH punya utang budi Kaban karena difasilitasi perkawinannya. Itu spekulasi, bukan fakta. Bahkan Kaban tidak diundang karena Cak Nur tak mengenal Kaban," ujar Yudi.

Yudi menambahkan, polisi juga lupa pernihakan itu terjadi pada tahun 1994, saat Kaban belum siapa-siapa.

"Dia belum terkenal, jadi nggak mungkin Cak Nur mengundang Kaban yang tidak dikenal dan belum siapa-siapa pada zaman itu," tegasnya.

(lrn/nrl)


Kontroversi Perkawinan Putri Cak Nur
Menggugat Syahadat Cara Yahudi


Jakarta, 16 April 2002 00:50
Perkawinan Nadia Madjid, putri Nurcholish Madjid, dengan David Bychkov, 29 September lalu di Washington, DC, Amerika Serikat, awalnya hanya diketahui kalangan terbatas. Tapi, sejak majalah bulanan Media Dakwah memuatnya di Nomor 334, April lalu, berita itu merebak ke mana-mana. Judulnya pun cukup mencolok: "Putri Nurcholish dinikahkan dengan Yahudi". Saat garang-garangnya Ariel Sharon menyerang di Jerusalem, isu pernikahan putri cendikiawan muslim terpandang di negeri ini dengan seorang Yahudi memang menarik.

Tapi sayang tulisan Media Dakwah itu memang tidak mendapat klarifikasi dari Cak Nur. Juga dari Abdul Nur Adnan, seorang penyiar Voice of America yang menjadi panitia pernikahan itu. Pada Gatra Cak Nur, begitu Rektor Universitas Paramadina Mulya, ini membeberkan perkawinan Nadia Madjid dengan David Bychkov, seorang Yahudi Amerika kelahiran Rusia. Bukti surat elektronik yang bersifat pribadi kepada putrinya, khotbah nikah, dan naskah ijab kabul juga disampaikannya.
Kontroversi Perkawinan Putri Cak Nur
Cak Nur: Semula Saya Ragu

Jakarta, 15 April 2002 19:01
SEHARI sebelum ulang tahunnya yang ke-63, Nurcholish Madjid mendapat "kado" istimewa berupa berita kecil di The New York Times.com edisi 16 Maret 2002. Berita bertajuk The Saturday Profile; An Islamic Scholar's Lifelong itu mengabarkan tentang pernikahan putri Cak Nur --panggilan akrab Nurcholish Madjid-- di sebuah apartemen di Washington, DC.

Berita dari New York Times itu akhirnya menyebar ke kalangan aktivis Islam, baik yang liberal maupun garis "keras". Atas dasar itu pula, majalah bulanan Media Dakwah edisi April 2002 mengangkatnya menjadi laporan khusus. Berita pun merebak: Cak Nur menikahkan putrinya dengan pemuda Yahudi. Bagaimana duduk masalahnya?

Senin pekan lalu, di Kampus Universitas Paramadina Mulya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Asrori S. Karni, Kholis Bahtiar Bakri, dan Mujib Rahman dari GATRA mewawancarai Cak Nur. Kutipannya:

Anda menikahkan Nadia (putri Cak Nur) dengan seorang Yahudi?
Dia itu seorang mualaf, mengucapkan syahadat sekitar September 2000.

Siapa yang menuntun pembacaan syahadat dan menyaksikan pengislaman itu?
Nadia sendiri. David memang menolak pengislaman itu dipublikasikan. Ia memperhitungkan stigmatisasi yang luar biasa berat. Di Amerika, kalau bukan Yahudi, akan mengalami kesulitan luar biasa. Misalnya, susah mencari kerja atau kariernya terhambat. Dan, saya maklum dengan situasi itu. Yang penting, dalam hatinya ia beriman. Ada pelajaran dari Al-Quran surah 66 ayat 11 bahwa istri Fir'aun juga menyembunyikan imannya karena situasi yang tak mengizinkan untuk beriman secara terang-terangan.

Apakah Anda yakin ia masuk Islam secara tulus?
Semula memang saya ragu. Sikap saya sebelumnya menolak dengan tegas. Bahkan saya pernah mengirim surat elektronik mengucapkan ''selamat tinggal'' selamanya kepada Nadia, bila ia tetap dengan pendiriannya. Meski dalam komunikasi dengan Nadia, ia selalu memberi jaminan bahwa calon suaminya itu akan masuk Islam, saya selalu ingatkan bahwa janji seperti itu seringkali tidak terbukti. Atau, dibuktikan namun nanti dibatalkan, karena lidah tidak bertulang.

Pada September 2001, setelah saya bertemu dengannya di Amerika Serikat, saya melihat sendiri bagaimana dia memahami Islam dan melakukan salat. Saya pun percaya. Namun, saya menuntut ia masuk Islam secara publik. Saat itu dia bilang, soal iman sudah mantap, dan itu akan dibuktikannya dengan amalan nyata. Baginya, publikasi akan menimbulkan berbagai kendala. Khususnya stigma masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Bagaimana bila dia kembali Yahudi?
Saya yakin tidak. Saya mulai menarik hikmah dari kasus Khalid bin Walid, yang hendak membunuh seseorang yang bertingkah kasar terhadap Nabi. Nabi mencegah, karena boleh jadi orang tersebut melaksanakan salat. Kata Khalid, banyak orang salat hanya dengan lisannya, tidak dengan kalbunya. Kata Nabi, "Aku tidak diutus untuk memeriksa/menggali kalbu manusia dan tidak untuk membelah perut mereka." Atas pelajaran sunah yang relevan dengan kasus tersebut, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT.

Siapa saksi dalam pernikahan tersebut?
Dua orang. Yaitu wartawan VOA asal Indonesia, Abdul Nur Adnan, dan Ketua Masyarakat Muslim Indonesia di Amerika, Firdaus Kadir. Saya sendiri yang menikahkannya.

Mengapa tidak mengundang teman-teman muslim di Amerika?
Ketika itu, waktunya mendesak sekali. Saya ke Amerika setelah ada serangkaian acara di Eropa. Yaitu Amsterdam, Oslo, Helsinki, dan terakhir ke Washington. Di Washington cuma sehari, esoknya, 30 September 2001 sore, saya sudah kembali ke Jakarta.

[AGAMA Gatra Nomor 22 Tahun ke VIII, Beredar 15 April 2002]

sang kera antagonis, emang

Jumat, 06/11/2009 10:21 WIB

Menunggu Hanoman melumpuhkan Anggodo

oleh : Setyardi Widodo

Alkisah, Anggodo menemui Rahwana di negeri Alengka. Tujuan utamanya adalah menyampaikan ultimatum dari Raja Sri Rama agar Alengka menyerah dan mengembalikan Dewi Shinta yang dicuri oleh raja raksasa Rahwana.

Namun, apa yang kemudian terjadi? Rahwana alias Dasamuka (arti harfiahnya adalah bermuka 10) berhasil membujuk Anggodo untuk mbalela alias memberontak terhadap Rama. Dasamuka menjelaskan bahwa Rama adalah pembunuh Subali, ayah Anggodo, sehingga dialah musuh yang sebenarnya.

Maka demikianlah. Anggodo kembali dari Alengka bukan membawa hasil sebagai utusan Rama, melainkan sebagai bagian dari pasukan Rahwana. Anggodo yang sakti itu menyerang dan hampir membunuh Rama. Beruntunglah datang Hanoman yang kemudian meringkus Anggodo.

Siapakah Anggodo? Dia adalah salah satu pemimpin pasukan kera dalam cerita wayang Ramayana. Dia sakti, hebat, licin, dan tentu saja pemberani. Posisi politiknya kuat karena sering mendapat dukungan raja kera Sugriwo. Dalam pewayangan Jawa, Anggodo digambarkan sebagai kera berbulu merah.

Anggodo sering ditampilkan sebagai tokoh antagonis. Pada pementasan di halaman Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, hampir 4 tahun lalu, dalang Ki Manteb Sudharsono menggelar cerita berjudul Anoman Duta. Dalam cerita carangan berlatar belakang sengketa Rama-Rahwana ini, Anggodo juga berperan sebagai antagonis.

Dalam pentas yang berlangsung hampir 8 jam itu, dikisahkan Rahwana mencuri Dewi Shinta, istri Rama. Rama bersekutu dengan pasukan kera yang dipimpin Sugriwo untuk menyerang Alengka dan mengambil kembali istrinya.

Rama ingin mengirimkan utusan (duta) sebelum menyerbu Alengka. Dia menunjuk Hanoman atau Anoman sebagai duta guna menyelidiki kondisi Dewi Shinta. Pada dasarnya Anoman dan Anggodo, dalam versi itu, memiliki kesaktian yang seimbang. Namun, Rama lebih cenderung kepada Anoman karena Anggodo adalah anak Subali yang semasa hidupnya berpihak pada Rahwana. Anggodo memang sejak kecil diasuh oleh pamannya, raja kera Sugriwo, karena ayahnya tewas dibunuh oleh Rama.

Anggodo yang merasa memiliki kesaktian dan mendapat dukungan politis dari Sugriwo, berusaha membatalkan keputusan Rama. Dia menyerang Hanoman di tengah perjalanan menjalankan tugas. Lalu terjadilah pertengkaran hebat di antara dua kera nan sakti itu.

Dalam versi Nartosabdo.co.cc disebutkan bahwa raja kera Sugriwo meminta Rama agar memilih Anggodo sebagai utusan dalam menyelidiki kondisi Shinta di Alengka.

Anggodo sanggup mengemban tugas itu dalam waktu 1 tahun. Hanoman kemudian menghadap dan menyatakan sanggup menjalankan tugas dalam waktu 0,5 tahun. Anggodo mengajukan penawaran menjadi 3 bulan.

Seperti dalam tender, Anggodo dan Hanoman saling menurunkan tenggat waktu misi. Dari semula 1 tahun, lalu 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 0,5 bulan, 10 hari, 5 hari dan akhirnya 1 hari. 'Tender' ini dimenangi oleh Hanoman.

Anggodo yang kalah merasa tersinggung lalu meninggalkan pertemuan. Lalu kera merah itu menantang Hanoman si kera putih. Mereka berperang hingga Hanoman berhasil membekuk saudara sepupunya itu.

Ada kesamaan dari semua versi cerita wayang yaitu bahwa rencana penyerbuan ke Alengka-negeri yang dianggap sebagai lambang kejahatan-serta merebut kembali Dewi Shinta baru dapat dilakukan dengan lancar setelah Anggodo ditundukkan dan diringkus oleh Hanoman.

Drama 4,5 jam

Selasa lalu rakyat Indonesia disuguhi drama sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengungkapkan siaran rekaman hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ndilalah, dalam drama selama 4,5 jam itu, tokoh utamanya bernama Anggodo.

Anggodo, dalam rekaman tersebut, tampak begitu sakti dan berkuasa. Dia seolah-olah mampu mengendalikan aparat Kejaksaan, Kepolisian, penyidik, pengacara, bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

"Ternyata Truno 3 komitmennya tinggi sama saya," begitu salah satu kutipan menarik dari rekaman yang diputar.

Anggodo dalam konteks ini adalah saudara Anggoro, Direktur PT Masaro Radiokom, yang menjadi buronan KPK. Dia terkesan mampu mengarang berbagai skenario besar, memiliki banyak uang, sumber daya besar, serta koneksi yang luas. Tampaknya Anggodo merasa cukup percaya diri seolah-olah memiliki dukungan politik yang kuat.

Setelah rekaman percakapan teleponnya diputar dalam sidang MK, Anggodo masih berani tampil di stasiun televisi dan disiarkan secara langsung selama beberapa jam.

Anggodo dalam cerita cicak-buaya belakangan ini memiliki berbagai kesamaan dengan Anggodo dalam cerita wayang. Dia 'sakti', hebat, licin, berani, dan merasa mendapat dukungan politik yang kuat dari sejumlah pejabat tinggi.

Dalam cerita pewayangan Anggodo awalnya dikisahkan sebagai tokoh antagonis lalu akhirnya menjadi pahlawan, tokoh pro-Rama, setelah dilumpuhkan dan disadarkan oleh Hanoman.

Kita masih menunggu apakah kisah Anggodo dalam dunia hukum Indonesia akan menjadi happy ending atau sad ending, terutama karena di sini kita tidak tahu apakah ada yang akan bertindak sebagai 'Hanoman'. (widodo@bisnis.co.id)

bisnis.com

Kamis, 05 November 2009

the tears of the aligator

Jumat, 06/11/2009 06:03 WIB
Menebak Air Mata Susno
Anwar Khumaini - detikNews


Mahasiswa Siapkan Tali Gantung untuk Susno
Tim 8 'Periksa' Anggodo
Jakarta - Kabareskrim yang mundur sementara, Komjen Pol Susno Duadji menangis. Di hadapan jutaan mata rakyat Indonesia, pria yang selama beberapa bulan terakhir ini menjadi pusat cercaan ini akhirnya menunjukkan sisi manusianya, menitikkan air mata. Polisi juga manusia.

Drama menangisnya Susno ini terjadi saat Mabes Polri yang diwakili langsung oleh Kapolri dan jajarannya, termasuk Susno sedang mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2009) malam hingga Jumat (6/11/2009) dini hari. Susno paling menjadi pusat perhatian.

Hampir semua anggota Dewan mempertanyakan dugaan penyuapan Rp 10 miliar yang disangkakan kepadanya sesuai dengan rekaman yang diduga beriri upaya kriminalisasi KPK. Bahkan, perwakilan dari Fraksi PKS meminta kepada Susno untuk bersumpah jika benar-benar tidak menerima suap.

Menjawab tantangan tersebut, Susno tidak gentar. Pria berkacamata ini pun mengucapkan asma Tuhan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak menerima uang Rp 10 miliar terkait dengan kasus Bank Century.

"Sebagai seorang muslim, lillahi taala, saya tidak pernah mendapatkan Rp 10 M dari siapa pun terkait dengan kasus Bank Century," sumpah Susno sambil
mengangkat tangan kanannya ke atas.

Susno tampak lantang memberi pernyataan. Sedikit pun tidak ada rasa grogi dari raut mukanya. Saat hadir, dia tidak mengenakan baju seragam kebesaran Polri. Susno Cuma mengenakan jas warna abu-abu dipadu dengan dasi warna merah.

Suasana hening sangat terasa saat Susno memberikan klarifikasi. Para anggota dewan dan kepolisian pun tampak mendengar dengan seksama penjelasan Susno.

Susno mengaku, selama menjadi 'target utama' dalam kasus yang memeras perhatian publik ini, keluarganya merasa malu. Bahkan istrinya malu untuk cuma sekadar keluar rumah lantaran suaminya diduga menerima uang Rp 10 miliar.

Sehingga, forum semalam dan dini hari tadi dijadikan Susno sebagai sarana untuk klarifikasi serta bantahan dirinya atas dugaan yang menjeratnya. Di akhir sambutan, Susno pun tak mampu membendung air matanya. Di balik matanya
yang sipit, butiran-butiran air mata serta matanya yang terlihat memerah tertangkap kamera televisi yang menyiarkannya secara live.

Apakah itu air mata 'buaya'? Entahlah. Namun yang jelas publik mendapatkan suguhan lain dari citra yang selama ini melekat padanya.

Tak Cuma menangis sedih, Susno juga menyatakan bahwa tak selamanya sesuatu yang menjadi kepercayaan dan keyakinan banyak orang adalah selalu benar. Dia mengumpamakan ribuan tahun lalu, di mana keyakinan masyarakat pada waktu itu meyakini bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Namun, belakangan, sesuai dengan fakta ilmiah, ternyata bumi lah yang mengelilingi matahari.

Kalau ditelusuri, yang Susno ceritakan adalah kisah ilmuwan legendaris , Galileo Galilei yang harus menerima hukuman pancung dari gereja lantaran bersikukuh berpendapat bahwa bumi itu berbentuk bulat dan mengelilingi matahari.

Jadi, 'tangisan buaya' kah yang Susno suguhkan tadi malam? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. (anw/irw)