Selasa, 03 Juni 2014

GT di KSAD

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Rinaldo, Silvanus Alvin, Luqman Rimadi, Ahmad Romadoni, Yus Ariyanto, Hanz Jimenez Salim, Raden Trimutia Hatta, dan Taufiqurrohman. Jakarta: Kekuasaan atau tahta memang sangat menggoda. Dan godaan itu semakin kuat ketika pesta demokrasi 5 tahunan tiba, yaitu pemilihan presiden. Saat pilpres digelar, banyak tokoh dari beragam profesi mendekat kepada para kandidat presiden untuk menawarkan diri dan kekuatan yang dia punya. Tujuannya jelas, dengan 'menjual' kemampuan yang dia miliki, baik itu berupa uang, koneksi, popularitas, massa dan jabatan, sang tokoh berharap bisa masuk dalam gerbong pemerintah jika si kandidat berhasil memenangkan pilpres. Misalnya untuk menjadi menteri atau posisi lainnya yang tidak kalah prestisius. Itu pula yang terlihat menjelang digelarnya Pilpres 2014. Sejak pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) serta Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendeklarasikan pencapresan mereka, banyak tokoh partai politik, pejabat, atau mantan pejabat yang mendekat menyatakan dukungan. Di antara mantan pejabat itu terdapat pula para purnawirawan TNI dan Polri. Tak ada yang salah dan hal yang lumrah jika mantan perwira TNI dan Polri ikut dalam kontes politik, karena mereka sudah lepas dari kesatuan serta tak lagi memegang senjata dan punya anak buah. Perwira TNI-Polri Aktif Berpolitik Namun, menjadi masalah jika yang ikut-ikutan berpolitik dan memihak pada Pilpres 2014 adalah perwira TNI-Polri aktif. Sinyaleman adanya kongsi yang tak patut antara politisi dan militer aktif ini disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Maklum, ini adalah musim kampanye presiden, politik makin panas, saling curiga, saling intip mengintip," kata SBY saat memberikan pengarahan di hadapan ratusan perwira TNI-Polri di Kementerian Pertahanan di Jakarta, Senin (2/6/2014). SBY mengatakan ‎ada sejumlah pihak yang berupaya merayu para perwira aktif TNI maupun Polri untuk mendukung pasangan capres-cawapres. Namun, ketika mendengar kabar itu SBY mengaku meminta diklarifikasi dulu kebenarannya agar tak menimbulkan fitnah. "‎Ketika saya mendapatkan info itu, saya minta dikonfirmasi, jangan-jangan itu fitnah saja. Saya anti-fitnah, banyak di negeri ini yang melakukan fitnah," ujarnya. SBY mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan ada sejumlah upaya dengan menggunakan uang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menarik sejumlah perwira tinggi TNI-Polri mendukung pasangan capres-cawapres tertentu. Bahkan, pihak-pihak tersebut merayu para perwira dengan mengatakan untuk tidak perlu mengikuti arahan dari SBY. "Informasi yang telah dikonfirmasikan mengatakan ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak pada yang didukungnya, bahkan ditambahkan tidak perlu mendengar presiden kalian, itu kapal karam, mau tenggelam, sebentar lagi berhenti, mau selesai deh. Lebih baik cari kapal yang mau berlayar dan matahari terbit," jelas SBY. SBY menyayangkan adanya tindakan tersebut. Menurutnya, ajakan untuk menarik para perwira ke dalam politik praktis itu sama saja mengajari untuk melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang selalu diucapkan berulang-ulang selama menjadi anggota TNI maupun Polri. "Ajakan seperti itu seperti mengajari perwira untuk menabrak Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Para tamtama kita setiap pagi mengucapkan Sumpah Prajurit," ucapnya. Berpolitik, Mundur Dulu dari TNI-Polri SBY menegaskan bahwa seluruh perwira tinggi TNI maupun Polri berhak untuk mempunyai cita-cita sebagai pemimpin politik. Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Apakah jenderal tidak boleh bercita-cita menjadi pemimpin politik? Jawabannya adalah boleh, hal itu terbuka, tidak dilarang, tetapi ada aturan dan etikanya," tutur Kepala Negara. Menurut SBY, mekanisme yang harus diambil bagi para anggota TNI yang ingin terjun dalam dunia politik adalah dengan mengajukan pengunduran diri dari instansi TNI maupun Polri. Pengunduran diri mutlak dilakukan karena instansi Polri dan TNI harus netral dan tidak boleh berpihak kepada kelompok politik tertentu. "Kalau para perwira itu ingin jadi pemimpin politik, atau mendukung capres tertentu, segera ajukan pengunduran diri kepada atasan perwira kalian. Untuk panglima TNI, KSAD dan KSAU tentu mengundurkan diri kepada presiden," kata SBY. SBY pun menjamin, bila ada jenderal yang mengajukan pengunduran diri kepadanya dengan alasan untuk terjun ke jalur politik, tanpa ragu dirinya segera menyetujui permohonan tersebut. "Kalau ada yang mengajukan permohonan pengunduran diri, hampir pasti dikabulkan, bahkan saya doakan agar sukses, karena saudara-saudara adala perwira terpilih yang potensia‎l," kata dia. Apa yang disampaikan SBY jelas sesuatu yang serius. Apalagi ditegaskan bahwa informasi itu sudah dikonfirmasi sebagai kabar yang valid dan benar. "Kalau presiden sudah sampaikan itu di media massa, sampaikan ke publik, berarti info itu sudah dikonfirmasi dan diklarifikasi. Kita anggap beliau sampaikan sesuatu yang benar," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto usai pengarahan dari Presiden. Prabowo dan Jokowi Membantah Hingga kini belum diketahui sosok perwira aktif yang dimaksud serta pasangan capres-cawapres yang mengajak untuk bergabung. Namun, Prabowo buru-buru menampik kalau sinyal itu diarahkan pada tim pemenangan dirinya dan Hatta Rajasa. "Nggak ada, nggak ada," kata Prabowo usai menghadiri Rakernas Keluarga Besar Putra Putri Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Senin. Prabowo pun menegaskan, TNI-Polri harus bersikap netral, apalagi pada saat pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang. "TNI dan Polri harus netral," ucap Prabowo. Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi. Menurutnya, Prabowo telah menyatakan bahwa tidak boleh mengintervensi para perwira aktif TNI ataupun Polri untuk mendukung dirinya sebagai capres. "Jelas orang yang masih aktif itu garisnya ke Panglima TNI, tidak boleh diintervensi. Prabowo juga tidak mau mendatangi undangan-undangan dari tentara-tentara aktif. Nanti dikira ada macam-macam," tukas Suhardi. Senada, kubu Jokowi-JK juga menampik bahwa dugaan itu diarahkan ke pasangan mereka. Jokowi mengaku tak mengetahui kabar adanya perwira tinggi TNI-Polri aktif yang mendukung pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2014. "Nah kabar dari mana itu, ndak tahu," kata Jokowi di Yogyakarta, Senin (2/6/2014). Bahkan, Jokowi merasa heran kenapa ada kabar seperti itu. "Namanya memang siapa yang perwira itu, wong namanya saja kita ndak tahu. Bener kita ndak ngerti," ujarnya. Pasangan Capres Andalkan Mantan TNI-Polri Kalangan militer memang sangat rentan ditarik ke wilayah politik karena kekuatan senjata dan pasukan yang mereka miliki. Jangankan perwira TNI-Polri aktif, yang sudah purnawirawan pun masih jadi incaran partai politik dan pasangan capres-cawapres. Lihat saja adu kuat pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK soal keberadaan purnawirawan TNI di tim pemenangan masing-masing. Bahkan, tim kampanye Jokowi-JK dihiasi sejumlah nama purnawirawan yang cukup dikenal publik. Sebut saja nama Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin dan Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso yang masuk dalam struktur Pengarah Tim Kampanye Jokowi-JK. Nama itu masih ditambah lagi dengan Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi di Tim Penggalangan dan Jenderal Pol (Purn) Dai Bachtiar di Tim Khusus. Di luar itu masih banyak nama purnawirawan TNI-Polri yang tidak masuk dalam struktur Tim Pemenangan Jokowi-JK. Sedangkan di kubu Prabowo-Hatta, nama-nama para purnawirawan yang mendukung juga tak kalah populer. Sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Kostrad, tentu tak sulit bagi Prabowo untuk menggaet mantan jenderal ke kubunya. Lihat saja, ada Jenderal (Purn) Farouk Muhammad Syechbubakar, Letjen (Purn) M. Yunus Yosfiah, Letjen (Purn) Syarwan Hamid, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar, Laksdya (Purn) Freddy Numberi, Komjen Pol (Purn) Adang Darajatun dan Jenderal (Purn) George Toisutta. Namun, kubu Jokowi-Hatta mengklaim didukung lebih banyak jenderal dibandingkan yang merapat ke Prabowo-Hatta. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang berkoalisi mendukung Jokowi-JK menegaskan jenderal yang ada di PKPI lebih banyak dari jenderal pendukung Prabowo. "Memang ini seperti terbagi dua. Tapi, kalau dihitung-hitung lebih banyak kita," ujar Sutiyoso di Jakarta, Kamis 22 Mei 2014. Sutiyoso mengatakan, purnawirawan jenderal yang bergabung di partainya lebih banyak dan lengkap. Mulai mantan KSAD, KSAU, KSAL, Kapolri, hingga Kepala BIN. Seluruhnya jika digabungkan, tentu akan menjadi kekuatan besar untuk Jokowi-JK. "Bahkan, mantan Gubernur DKI juga ada. Semua kalau dikumpulkan banyak. Kita semuanya ikhlas, tidak ada musuh-musuhan," ucapnya. Ucapan Sutiyoso diperkuat oleh klaim Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyindir pasangan capres-cawapres yang mengaku didukung ratusan purnawirawan jenderal TNI pada Pilpres 2014 nanti. "Saya bisik-bisik dengan salah seorang jenderal tadi, di sini ada jenderal bintang empat, jenderal bintang empat cuma kita doang lho, di tetangga sebelah nggak ada," kata Puan di Kantor Tim Kampanye Jokowi-JK, Selasa pekan lalu. Melihat sepak terjang kubu Jokowi-JK yang agresif merangkul mantan perwira tinggi TNI-Polri, kubu Prabowo Hatta agaknya tak mau kalah. Pada Rabu 21 Mei lalu, Prabowo pun menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan petinggi TNI-Polri seperti Laksamana (Purn) Widodo AS, Jenderal Pol (Purn) Noegroho Djajoesman dan Letjen (Purn) Cornel Simbolon. "Saya berharap dukungan kalian, kalau kalian mendukung alhamdulillah, kalau tidak mendukung alhamdulillah." ujar Prabowo dalam pertemuan di sebuah lapangan golf di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu Prabowo juga meminta dukungan 200 jenderal purnawirawan TNI-Polri untuk mendukung pencapresannya. Namun, apakah ramainya para mantan perwira tinggi TNI-Polri punya dampak signifikan terhadap elektabilitas dan perolehan suara pasangan capres-cawapres, masih menunggu bukti hingga usainya Pilpres 2014. Dalam hal-hal tertentu, mantan perwira militer memang melebihi kekuatan dari sisi sistem organisasi dan penggalangan massa. Karena itu, akan menarik melihat mereka merancang program kampanye dan penggalangan massa untuk masing-masing pasangan capres-cawapres yang didukung. Di lain sisi, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk menelisik sosok perwira TNI-Polri aktif yang akan ikut dalam riuhnya Pilpres 2014. Harus ada jaminan bahwa TNI-Polri bersikap netral sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan bahwa anggota TNI dan Polri tetap tak boleh menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 9 Juli 2014. Jadi, tak ada tempat bagi anggota TNI-Polri aktif untuk ikut 'bermain'. Tugas TNI-Polri justru lebih mulia, yaitu memastikan pesta demokrasi ini berlangsung aman tanpa gangguan. Purnawirawan TNI-Polri yang mendukung Jokowi-JK:
1. Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto 2. Laksaman (Purn) Bernard Ken Sondakh 3. Letjen (Purn) Sumarsono 4. Marsda (Purn) Basri Sidehabi 5. Letjen (Purn) Sarifudin Tipe 6. Marsda (Purn) Pieter Wattimera 7. Mayjen (Purn) Yusuf Solikin 8. Laksda (Purn) Sosialisman 9. Laksda (Purn) A. Malik 10. Mayjen (Purn) Bambang Ismoyo 11. Mayjen (Purn) M. Lutfi Wetto 12. Laksada (Purn) Franky K 13. Brigjen (Purn) Mulyono 14. Brigjen (Purn) Djamur 15. Laksma (Purn) Songkal 16. Marsma (Purn) Yopie Kiriweno 17. Brigjen (Purn) Abdul Salam 18. Laksda (Purn) Dadi Sunato 19. Brigjen (Purn) Farid Z 20. Irjen Pol (Purn) Andi M 21. Irjen Pol (Purn) Edy K
Purnawirawan TNI-Polri yang menjadi Timses Prabowo-Hatta:
1. Jenderal (Purn) Joko Santoso 2. Jenderal (Purn) Farouk Muhammad Syechbubakar 3. Letjen (Purn) M. Yunus Yosfiah 4. Letjen (Purn) Syarwan Hamid 5. Letjen (Purn) Soeharto 6. Mayjen (Purn) Syamsir Siregar 7. Brigjen Pol (Purn) Dr. H. Taufiq Effendi, MBA 8. Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi 9. Komjen Pol (purn) Adang Darajatun
10. Jenderal (Purn) George Toisutta
11. Letjen (Purn) Burhanuddin 12. Laksdya (Purn) Moekhlas Sidik 13. Mayjen TNI (Purn) Sudrajat
(Rinaldo) ; - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2057691/ada-mantan-jenderal-di-belakang-capres#sthash.8zexAr9v.dpuf


Rapat TNI AD Bubar Gara-gara Letusan Merapi
Senin, 01 November 2010 | 11:02 WIB


Gunung Merapi. TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Letusan Gunung yang terjadi 10.10, Senin (01/11) mengejutkan jajaran TNI Angkatan Darat. Berdasarkan pengamatan Tempo dari Posko Utama Pakem, Yogyakarta, wedhus gembel (awan panas) yang muncul mencapai ketingian 1 kilometer. Sedangkan arah awan panas yang meluncur ke bawah cenderung mengarah ke selatan yaitu Kali Gendol dan Kali Bebeng.



Saat itu, jajaran TNI Angkatan Darat yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, berada di Posko Induk, di Pakem, Yogyakarta.

Di posko pengungsian yang jaraknya kurang lebih 15 km dari puncak gunung, George Toisutta sedang memberikan arahan kepada para bawahannya. Namun, tiba-tiba, gunung Merapi meletus lagi.

Kontan, letusan itu membuat pertemuan George dengan jajarannya langsung bubar. George dan para bawahannya langsung keluar dan melongok puncak Merapi yang mengeluarkan awan hitam pekat itu.

Awan panas yang muncul setelah ledakan itu membentuk cendawan yang membumbung tinggi. Masyarkat lereng Merapi yang menyaksikan fenomena itu berlarian karena panik. Bahkan pertemuan yang digelar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta di Posko Utama Pakem langsung bubar.

“Wedus Gembel terlihat sangat jelas. Warga sangat panik. Bahkan paparan kami tentang bencana belum selesai sudah bubar,” kata Kepala Komando Resor Militer Daerah Istimewa Yogyakarta Langgeng Sulistiono.

Menurut Langgeng, saat ini banyak warga yang sudah kembali ke rumah mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Padahal mereka tinggal di kawasan rawan bencana. Karena itu letusan hari ini membuat tim evakuasi bergerak cepat untuk mengevakuasi mereka. “Setiap pagi banyak warga yang kembali ke dusunnya untuk mengecek rumah. Kami instruksikan semua harus dievakuasi,” kata dia.

Warga di sepanjang jalan Kaliurang berbondong-bondong memacu kendaraan menuju ke Kota Yogyakarta. Hinga berita ini dilaporkan, awan panas masih terus menyembur dari puncak Merapi. Arah angin saat ini ke utara membawa asap solfatara ke Boyolali.

Kepala Badan Geologi R. Sukhyar mengatakan satus Merapi masih awas. Karena itu radius 10 kilometer dari puncak Merapi tetap harus dikosongkan. Tidak ada untuk membantah. Sebab sudah menjadi pelajaran pada 26 Oktober lalu awan panas menerjang Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan, dan Sleman sehingga menewaskan 33 orang. “Masih ada tekanan magma dari dalam. Ada gempa low frequence yang masih terjadi,” kata dia,

MUH SYAIFULLAH

Sertijab
Letjen TNI George Toisutta Resmi KSAD

Jakarta, 11 November 2009 10:42
Letjen TNI George Toisutta resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), setelah menerima tongkat komando dari Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, yang memasuki masa pensiun.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) KSAD ini dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (11/11).

George Toisutta merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1976 dan mengawali karir militernya pada 1978 sebagai Komandan Pleton 1- Kipan-C Yonif-74/BS.

Sepuluh tahun kemudian, ayah tiga anak ini diangkat menjadi Kasi-2 Ops Brigif-1/PIK Kodam Jaya, dan satu tahun kemudian dipercaya menjadi Wakil Komandan Yonif-201/JYB Kodam Jaya..

Alumni Sesko Angkatan Darat 1992 itu kemudian dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Divisi-2 Kostrad, Kasdam Jaya pada 2003, Pati Mabes TNI pada 2003 dan pada 2004 dipromosi menjadi Panglima Divisi-1 Kostrad.

Karir militernya terus menanjak ketika pada 2005 pria kelahiran Ujungpandang itu diangkat menjadi Pangdam XVII/Trikora, dan Pangdam III/Siliwangi pada 2006 dan terakhir sebagai Panglima Kostrad.

George juga sempat melaksanakan tugas dalam operasi militer di Timor Leste dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam amanatnya mengatakan, serah terima jabatan merupakan proses alamiah dan wajar dalam sebuah organisasi namun memiliki nilai strategis tidak saja bagi TNI Angkatan Darat tetapi juga TNI secara umum.

Pergantian itu, lanjut dia, juga merupakan proses pembinaan dan regenerasi dan kesinambungan dalam organisasi TNI.

"Dengan demikian pergantian pejabat bukan sekadar pergantian personel, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan misi TNI Angkatan Darat dan dinamisasi organisasi sesuai tuntutan dan tantangan tugas yang makin kompleks," kata Djoko.

Pergantian jabatan juga menjadi semangat pembaharuan dan penyegaran kepemimpinan untuk peningkatan kinerja organisasi TNI Angkatan Darat, umumnya TNI. [TMA, Ant]

[ Kamis, 28 Januari 2010 ]
Sejumlah Prajurit Kopassus Digerakkan ke Sekitar Monas
Pemerintah Minta Demo di Monas Hari Ini Damai

JAKARTA - Demo memperingati seratus hari pemerintahan SBY-Boediono direspons serius oleh pemerintah. Kemarin, Menko Polhukam Djoko Suyanto memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso ke kantornya. Mereka mengantisipasi agar unjuk rasa yang diperkirakan diikuti ribuan orang itu tidak anarkistis.

''Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tidak perlu khawatir, aparat akan mengamankan agar damai dan lancar,'' kata Djoko. Saat dia bicara, Kapolri dan panglima TNI mengapit di sisi kanan dan kirinya.

Menurut mantan panglima TNI itu, berdasar laporan perkiraan situasi yang diterima, demo hari ini tidak akan sebesar yang diperkirakan. ''Masyarakat silakan beraktivitas seperti biasa,'' imbaunya.

Djoko justru khawatir akan terjadi bentrok antar-pendemo. ''Ini agar jadi perhatian demonstran. Jangan ada penyusupan,'' kata purnawirawan jenderal asal Madiun, Jawa Timur, itu.

Djoko tak menampik bahwa isu yang akan diusung para pendemo tersebut menyerang pemerintah. Yakni, meminta SBY-Boediono turun. ''Saya mendengar, memang ada beberapa kelompok yang akan membawa isu itu. Tapi, kita cermati saja besok,'' ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta yakin demo hari ini berlangsung damai. ''Tentu tidak ada anarki. Masyarakat kita sudah dewasa,'' katanya.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, sejumlah prajurit Kopassus digerakkan ke sekitar Monas pagi ini. Mereka akan membantu pengamanan demonstrasi. Namun, KSAD membantah. ''Bukan untuk demo, tapi untuk latihan rutin,'' akunya.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin juga mengimbau demonstran agar tetap menjaga simbol-simbol negara. Termasuk tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkistis. ''Jangan sampai demo yang mengusung gerakan moral itu ditunggangi pihak-pihak yang mempunyai agenda politik inkonstitusional,'' tutur Lukman yang juga ketua DPP PPP itu.

Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi ikut menyerukan agar demonstrasi yang dilaksanakan hari ini tidak akan berakhir rusuh. Massa yang turun ke jalan diharapkan bisa menyeimbangkan antara demokrasi, etika, dan hukum. ''Saya kira teman-teman akan bisa memahami itu,'' ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan peserta aksi agar tetap mewaspadai adanya penyusupan yang berusaha memanaskan situasi. ''Ini tanggung jawab sepenuhnya para tokoh yang mengoordinasi,'' tambahnya.

Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, aksi tersebut setidaknya melibatkan 12.000 orang. Itu belum termasuk ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus, seperti HMI, KAMMI, GMNI, PMKRI, GMKI, HIKMAHBUDHI, dan KMHDI.

Menurut Adhie, massa aksi akan berkumpul di depan gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat. Tepat pukul 13.00, mereka mulai melakukan long march menuju Istana Presiden. GIB menjamin demonstrasi berjalan damai. Selain punya tim keamanan sendiri, mereka berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

''Jadi, kalau ada yang bikin kerusuhan, itu pasti antek-antek istana yang menyusup. Kalau dari kami, maksimal bakar foto SBY, Boediono, dan Sri Mulyani. Hitungannya itu sudah sangat sopan,'' tegasnya. (rdl/pri/dyn)

Senin, 09/11/2009 14:29 WIB
Tiga Kepala Staf TNI Resmi Dilantik
Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi melantik tiga kepala staf TNI di Istana Negara. Pelantikan yang dihadiri oleh Panglima TNI, para menteri KIB II dan pemimpin lembaga tinggi negara ini berlangsung khidmat.

Ketiga petinggi TNI yang dilantik tersebut adalah KSAL Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, KSAU Marsekal TNI Imam Supaat, dan Letjen TNI George Toisutta. Acara berlangsung tepat pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2009).

Tampak hadir dalam pelantikan ini para pemimpin lembaga tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan sebagainya.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat baru yang dilantik.
(anw/nik)


Senin, Pelantikan Kepala Staf Baru di Tubuh TNI
Sabtu, 07 November 2009 | 21:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) akan diganti. Pelantikan KSAU, KSAD dan KSAL akan dilakukan pada Senin (9/11) mendatang di istana negara.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama Bambang Sulistyo membenarkan adanya pergantian Kepala Staf Angkataan Udara (KSAU). "Marsekal Subandrio akan digantikan Marsekal Muda Imam Sufaat," kata Bambang ketika dihubungi, Sabtu (7/11).

Saat ini, Marsekal Muda Imam Sufaat menjabat sebagai Panglima Komando Operasi TNI AU I. "Pada Senin mendatang, pangkatnya sudah menjadi Marsekal Madya," kata Bambang.

Sebelumnya, lanjut Bambang, Marsekal Muda Imam Sufaat diajukan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (WaKSAU). "Namun, baru kemarin, kami mendapat informasi, ternyata beliau akan diangkat menjadi KSAU," ungkapnya.

Bambang mengungkapkan, tidak ada yang istimewa terkait pergantian KSAU. "Pergantian KSAU adalah kebutuhan organisasi, regenerasi," ujarnya. Dia lalu mengungkapkan, Marsekal Subandrio sendiri sudah menjabat menjadi KSAU sekitar lebih dari dua tahun. Menurut Bambang, serah terima jabatan akan dilakukan di Halim pada Kamis (12/11) mendatang.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD, Brigjen TNI Christian Zeboa juga membenarkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Agustadi Sasongko bakal diganti. "Penggantinya adalah Letjen TNI George Toisutta," kata Christian. Saat ini, Letjen TNI George Toisutta menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Christian juga mengungkapkan, pergantian KSAD merupakan hal yang biasa. "Demi kepentingan tugas," kata dia.

Berbeda dengan informasi penggantian KSAU dan KSAD, Kadispen TNI AL, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul mengaku Markas bear TNI AL belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penggantian KSAL. "Mungkin pemberitahuan sudah dilakukan langsung kepada KSAL," kata dia. "Besok, akan saya konfirmasi kepada KSAL," kata Iskandar.

Iskandar lalu mengungkapkan, dirinya mengetahui adanya penggantian KSAU, KSAD dan KSAL melalui media massa. "Namun, penggantian bukan merupakan hal yang bisa dibilang mendadak bukan pula hal yang istimewa. Penggantian pucuk pimpinan TNI adalah hak prerogatif Presiden. Pasti sudah disiapkan sebelumnya, hanya belum diinformasikan secara resmi kepada kami," kata dia.

Berdasarkan informasi yang beredar, KSAL Laksamana Tedjo Edhie akan digantikan oleh Laksamana Madya Agus Suhartono yang saat ini menjadi Irjen Departemen Pertahanan.

EKA UTAMI APRILIA



Sabtu, 07/11/2009 18:28 WIB
TNI AD Benarkan George Gantikan Agustadi Sebagai KSAD
Ramadhian Fadillah - detikNews

(Foto: TNIAD.mil.id) Jakarta - TNI AD membenarkan terjadi pergantian pucuk pimpinan di TNI AD. Letjen TNI George Toisutta dipilih sebagai KSAD menggantikan Jenderal Agustadi Sasongko. Namun pergantian ini tidak mendadak.

"Ini tidak mendadak, kalau perencanaannya sudah lama. Kalau pengumumannya memang baru," kata Kapuspen TNI AD Brigjen TNI Christian Zebua melalui telepon, Sabtu (7/11/2009).

Pergantian KSAD, lanjut Christian, telah lama direncanakan dan merupakan program reorganisasi. "Letjen TNI George Toisutta naik menggantikan Jenderal TNI Agustadi Sasongko," tambah Christian.

Sertijab di lingkungan TNI AD akan dilakukan pada 11 November, sedang pelantikan oleh presiden pada 9 November di Istana Negara.

Sebelum pergantian resmi dilakukan, selain George Toisutta yang saat ini sebagai Pangkostrad, nama calon KSAD lainnya yang disebut-sebut adalah Wakil KSAD Letjen TNI Suryo Prabowo.
(ndr/asy)
Sabtu, 07/11/2009 18:01 WIB
KSAD, KSAL, dan KSAU Diganti Mendadak
Ramadhian Fadillah - detikNews

(Foto: Dok. detikcom) Jakarta - Pergantian pimpinan terjadi di pucuk pimpinan TNI di tiap angkatan. Pergantian ini meliputi posisi KSAD, KSAU, dan KSAL. Pergantian terkesan mendadak.

Informasi yang diperoleh di lingkungan istana kepresidenan, Sabtu (7/11/2009), Letjen TNI George Toisutta yang saat ini menjabat Pangkostrad akan diposisikan sebagai KSAD. George menggantikan Jenderal TNI Agustadi Sasongko.

Sedang KSAL akan dipercayakan kepada Laksamana Madya Agus Suhartono, menggantikan Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno. Saat ini, Agus Suhartono masih menjabat sebagai Irjen Dephan.

Sedang KSAU dipercayakan kepada Marsekal Madya Imam Sufaat, menggantikan Marsekal Subandrio. Saat ini, Imam Sufaat menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Angkatan Udara.

Pelantikan dan serah terima jabatan akan dilakukan pada 10 November 2009, di Istana Negara. Pergantian tiga kepala staf ini memang wewenang presiden, tanpa melalui sidang Wanjakti.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar ini, Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen mengaku belum tahu. "Saya belum bisa mengkonfirmasi soal ini," jelas Sagoem saat dihubungi lewat telepon.
(ndr/asy)

George Toisutta: Saya Tahu Diri
Selasa, 4 Desember 2007 17:24 WIB | Peristiwa | | Dibaca 899 kali
Jakarta (ANTARA News) - Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad), Letnan Jenderal TNI George Toisutta, menyatakan dia tahu diri dan tidak terlalu berharap dengan kemungkinan dirinya sebagai orang nomor satu di TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso.

"Saya tahu dirilah," katanya, di sela-sela penerimaan Kontingen Garuda XXIII-A oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, di Markas Komando Divisi 1/Kostrad, Cilodong, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, seorang perwira tinggi dapat berpeluang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) jika yang bersangkutan telah melalui dua jabatan strategis, yakni Wakil Kasad dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

"Atau untuk perwira tinggi senior, menyandang pangkat bintang tiga cukup lama. Berdasar ketentuan itu, yang berpeluang untuk jadi Kasad ya Pak Sjafrie dan Agustadi," ujarnya.

Sjafrie dan Agustadi yang dimaksudnya adalah Letjen TNI Sjafrie Sjasoeddin, Sesjen Dephan, dan Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo yang menjabat Sesmenko Polhukam.

"Kalau saya ditanya peluang saya, ya saya tahu dirilah," ujar George.

George Toisutta adalah alumni Akmil 1976. Di antara lima perwira lainnya yang berpeluang menjadi Kasad pengganti Jenderal TNI Djoko Santoso, George yang lahir pada 1 Juni 1953 itu memang masih lama menghabiskan pengabdiannya sebagai prajurit TNI.

Lima perwira tinggi TNI AD itu adalah Wakil Kasad, Letnan Jenderal TNI Cornel Simbolon, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI Erwin Sudjono, Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklatad) TNI Letnan Jenderal Bambang Darmono, Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam), Letnan Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sesjen Dephan), Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

George yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengawali karir militernya sebagai Komandan peleton 1-Kipan-C Yonif-74/BS pada 1978.

Ia menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1992 dan sempat dipercaya sebagai Kepala Staf Divisi II/Kostrad, Kasdam Jaya pada 2003, Panglima Divisi I/Kostrad pada 2004, Panglima Kodam XVII/Trikora pada 2005 dan Panglima Kodam III/Siliwangi pada 2006.(*)

LETJEN TNI TYASNO SUDARTO TERTUNDA JADI KSAD

JAKARTA (TNI Watch!, 5/11/99). Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA)
Letjen TNI Tyasno Sudarto segera dilantik sebagai KSAD. Serah-terima jabatan
(sertijab) akan dilaksanakan pada akhir Nopember 1999. Pelantikan Tyasno
sebagai KSAD tertunda karena dua alasan. Pertama, menunggu serah-terima
jabatan di lingkungan Angkatan Darat selesai. Berhubung yang memimpin
upacara sertijab tersebut, seperti jabatan Pangdam, masih KSAD lama Jend TNI
Subagyo HS. Ke dua, menunggu sampai isu pergantian KSAD ini reda, karena
Mabes TNI dan Mabes TNI-AD sudah agak "risi" menanggapi isu pergantian
tersebut. Sementara ada desakan, Jenderal TNI Subagyo harus segera diganti.

Setelah dilantik sebagai KSAD, untuk sementara Tyasno masih
merangkap sebagai Kepala BIA. Kabarnya jabatan Tyasno di BIA, akan diberikan
pada teman sekelasnya di Akmil (1970), yaitu Letjen TNI Luhut Binsar
Panjaitan, yang kini masih menjabat sebagai Dubes di Singapura. Karir Luhut
yang pernah menjadi Komandan Grup 3/Pusdikpassus ini, memang sempat macet,
karena melakukan tindakan kurang terpuji. Luhut dikabarkan pernah melakukan
pelecehan seksual pada pengusaha Dr Rosita Noer, ketika keduanya sama-sama
mengikuti kursus di Lemhamnas (1995), kabarnya Luhut minta "pelayanan khusus
yang tak lazim" pada Rosita. Agaknya Luhut kurang paham, bahwa Rosita
memiliki akses ke Pangab (saat itu) Jenderal Feisal Tanjung. Saat itu Rosita
merupakan "istri muda" dari Prof Dr Ali Wardana.

Jabatan lainnya yang akan diserahterimakan adalah Kepala Bakin, dari
Letjen TNI Purn ZA Maulani kepada Mayjen TNI Farid Zainuddin. Pergantian
kepala Bakin ini juga merupakan pergantian orbit, yakni dari orbit ICMI
(Maulani) ke orbit NU (Farid Zainuddin). Rupanya dalam hal pemilihan Kepala
Bakin, ada sentuhan langsung dari Gus Dur. Nasib Farid Zainuddin hampir sama
dengan nasib Luhut Panjaitan. Tak ada yang menyangka karir mereka kembali
terang, padahal sudah sempat masuk kotak. Dunia intelijen merupakan habitat
Farid Zainuddin, karena ia sempat beberapa waktu menjadi kepala BIA di masa
KSAD Jenderal Hartono.

Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Gus Dur - Mega,
ternyata tidak merubah kondisi soal promosi perwira, yang masih diwarnai
sentimen agama. Perwira-perwira yang beragama selain Islam, kurang dipercaya
untuk menduduki jabatan strategis, meski perwira tersebut sangat brilian.
Inilah yang dialami WAKSAD Letjen TNI Johny Lumintang dan Kasgar I/Ibu Kota
Brigjen TNI Albert Inkiriwang, kebetulan keduanya beragama Nasrani.

Jenderal Johny Lumintang tinggal selangkah ke posisi KSAD, hanya
karena ia beragama Kristen Protestan, langkahnya terhenti, ia "disingkirkan"
sekadar menjadi "Kepala Sekolah" (Gubernur Lemhanas). Jabatan yang kurang
strategis untuk jenderal sehebat Lumintang.

Hampir sebagian besar karir Johny Lumintang dihabiskan di medan
tempur. Setelah menjadi Danyon 752 di Irian, Johny jadi Komandan Brigif
Linud 18/Trisula Kostrad di Malang. Dari Malang, ia ditarik ke Jakarta
sebagai Komandan Rindam Jaya. Saat menjadi Komandan Rindam Jaya inilah,
Johny mendapat jadi Komandan Upacara Hari ABRI 1992. Kemudian berlanjut ke
Timtim sebagai Danrem 164/WD. Seusai bertugas di Dili, Johny memperoleh
pangkat brigjen, karena dipromosikan sebagai Panglima Divisi Infanteri
1/Kostrad. Dari Kostrad, Johny kembali mendapat tugas teritorial, sebagai
Kasdam VIII/Trikora, dan berlanjut sebagai Pangdam Trikora. Dari Irian,
Johny ditarik lagi ke Jakarta, sebagai Asop KSAD. Saat menjadi Asop KSAD,
ada kejadian unik, ketika ia hanya delapan belas jam menjadi Pangkostrad. Ia
batal menjadi Pangkostrad definitif, lagi-lagi karena faktor agama.
Kabarnya, digantinya Johny oleh Djamari Chaniago selaku Pangkostrad, atas
usulan ZA Maulani. Sebagai pelipur lara, Johny diangkat sebagai WAKSAD.

Nasib hampir sama dialami oleh Brigjen TNI Albert Inkiriwang. Untung
saja Brigjen Albert secara mendadak dipromosikan sebagai Pangdam
VIII/Trikora, setelah sempat diparkir sebagai Waaster KSAD selama seminggu.
Brigjen Albert adalah perwira yang hebat, hanya karena ada masalah
pertimbangan agama, karirnya agak tersendat. Meski sekarang telah menjadi
Pangdam, kecil kemungkinan Brigjen Albert kelak menjadi KSAD.

Perjalanan karir Brigjen Albert hampir sama dengan Lumintang, yaitu
di kesatuan tempur dan lembaga pendidikan. Kebetulan mereka berdua pernah
"bertemu" di penugasan yang sama, saat Albert (masih Letkol Inf) mengganti
Kol Inf Johny Lumintang sebagai Komandan Brigif Linud 18/Kostrad. Sebelum
menjadi Dan Brigif 18/Kostrad, Albert juga berdinas di Kostrad, yaitu
sebagai Komandan Yonif Linud 305 (Karawang) dan Yonif 412 (Purworejo).
Selesai bertugas sebagai Dan Brigif 18, Albert memimpin komando pendidikan
sebagai Komandan Pusdikif (Pusat Pendidikan Infanteri) di Bandung. Seusai di
Bandung, Albert sempat "diparkir" di SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) sebagai
Paban Opslat (Perwira Bantuan Operasi dan Latihan). Namanya muncul kembali
saat diangkat sebagai Kasgar I/Jakarta, dengan pangkat Brigjen.

Kasus yang sama, nantinya bisa saja menimpa Brigjen TNI Glenny
Kairupan, Brigjen TNI Max Tamaela (Pangdam Maluku), dan Kol Inf George
Toisutta (Danrem di Kodam Jaya).

Gus Dur sebenarnya adalah seorang yang memiliki toleransi tinggi
dalam hal agama, namun ia terpaksa harus mempertimbangkan perasaan golongan
Islam lainnya, yang tempo hari secara dadakan, dan dengan alasan yang sangat
sektarian (satu sikap yang sebenarnya kurang disukai Gus Dur) mendukungnya
sebagai Presiden. Gus Dur harus mengalah terhadap aspirasi "Poros Tengah",
maka perwira non-Islam untuk sementara harus antri karier dulu.

Seorang pengamat militer menyatakan, bahwa saat ini memang
dibutuhkan situasi penyeimbangan namun hal itu tak sepenuhnya terjadi.
"Seharusnya Pemerintah mempromosikan seorang putera Minahasa untuk jabatan
strategis di negeri ini, karena di Kabinet, tak terdapat seorang pun putera
Kawanua."

Kalau Gus Dur konsisten terhadap argumentasi pembentukan Kabinetnya,
yaitu "Kabinet Persatuan Nasional", seharusnya para perwira asal Kawanua dan
Maluku, harus mendapat posisi yang layak. Promosi bagi Pangdam VII/Wirabuana
Mayjen TNI Suaidi Marasabessy sebagai Kasum TNI, yang putera Maluku dan
muslim, sebagai upaya memenuhi aspirasi, adanya putera Maluku yang duduk di
posisi strategis. Promosi Jenderal Suaidi Marasabessy sebagai Kasum TNI,
juga merupakan "jalan tengah" bagi sikap pemerintah sekarang, yang masih
"alergi" terhadap Nasrani. Sementara di pihak lain ada aspirasi yang harus
dipenuhi, yaitu perlu adanya putera Maluku (dan Minahasa) yang menduduki
posisi penting di negeri ini. ***

_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.

Tidak ada komentar: